Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Lampung, Ridwan Hardiansyah
TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengaku kecewa dengan pelaksanaan pembangunan Kota Baru Lampung. Ia menilai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum bekerja secara keseluruhan dalam melaksanakan pembangunan bakal pusat pemerintahan baru Lampung itu.
Kekecewaan tersebut diungkapkan Sjachroedin saat memberikan pengarahan seusai melantik pejabat eselon II, III, dan IV di Balai Keratun, Komplek Pemprov, Selasa (26/6/2012).
"Saya tidak puas. Karena, staf saya agak lambat. Mestinya kan, kalau berpikir itu, semua ikut mikir," tegasnya.
Sjachroedin memberikan perhatian kepada pembangunan Kota Baru Lampung karena lokasi tersebut akan menjadi pusat pemerintahan provinsi. Menurutnya, sebagian aparatur pemprov masih menganggap pembangunan Kota Baru Lampung sebagai tugas SKPD tertentu, seperti Dinas Bina Marga (DBM) untuk pembangunan jalan, atau Dinas Pengairan dan Permukiman (DPP) untuk bangunan perkantoran.
"(Pembangunan) Kota Baru Lampung jangan porosnya DBM sama DPP saja. Itu kan kerja semua," kata purnawirawan jenderal polisi berbintang tiga tersebut.
Sjachroedin menganggap, beberapa hal dalam pembangunan Kota Baru masih luput dilakukan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan penghijauan di dalam kawasannya.
"Penghijauan itu kan mestinya satu paket. Infrastruktur sudah mulai dibangun, pohon-pohonnya masuk juga dong seharusnya. Lalu, sosialisasinya seperti apa. Bagaimana mengatasi spekulan tanah. Ini harus kerja semua," tegasnya.
Sjachroedin juga menilai badan pengelola (BP) yang memiliki tugas khusus membangun Kota Baru belum berjalan maksimal. Aparatur pemprov seharusnya memiliki target-target perencanaan dan terobosan-terobosan dalam membangun proyek penting itu.
"Ini belum berjalan. Belum terkoordinasi dengan baik. Makanya, saya koordinasikan lagi. Ini risiko pembina. Ini bagian dari pembinaan," tutur orang nomor satu di Lampung ini.
Baca Juga: