Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi akan menelusuri lebih dalam penyampaian pemerintah provinsi (pemprov) Sulsel terkait penghapusan program haji bagi anggota DPRD Sulsel memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebelumnya, Asisten III Pemprov Sulsel Amal Natsir menyampaikan penghapusan tersebut lebih baik lantaran haji APBD tidak pantas, tidak sesuai peruntukannya.
Menurut Koordinator Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah penyampaian penghapusan haji APBD itu belum sepenuhnya berlaku untuk tahun ini (2012). Pasalnya, pantauan Kopel, haji APBD masih dianggarkan di APBD Pokok 2012.
Untuk itu, Kopel akan menurunkan tim khusus untuk memantau rapat penentuan Haji APBD Komisi E DPRD Sulsel pekan depan.
"Apakah DPRD ikhlas menghapus atau setengah hati atau malah kongkalikong dengan eksekutif," kata Syamsuddin kepada Tribun Timur (Tribun Network), Jumat (13/7/2012).
Alasan Kopel, pemprov Sulsel masih tidak transparan soal haji APBD tersebut. "Gubernur masih sembunyikan dokumen SK tim pemandu haji DPRD," ujar Syamsuddin menambahkan.
Terpisah, Ketua Komisi E Tenri Olle Yasin Limpo mengaku akan menindaklanjuti penyampaian pemprov menghapus haji APBD tersebut.
"Kami ini baru di Komisi E, itu akan dibahas. Yang jelas untuk haji APBD kita mengacu pada aturan (dihapus), iya," kata Tenri yang juga Ketua Komisi E ini kepada Tribun Timur di ruang komisi E DPRD Sulsel, beberapa hari lalu.
Di APBD tahun 2011, sejumlah anggota DPRD Sulsel masih mengikuti program haji gratis yang berlangsung sejak tahun 1980an itu.
Mereka adalah anggota fraksi Partai Golkar Armin Mustamin Toputiri, Andi Mustaman (PDK), Andi Ina Kartika Sari (Golkar), Ni'Matullah (Demokrat), Muhtar Tayebb, Irwan Intje (PDK), dan Akmal Pasluddin (PKS).
Baca Juga: