Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN -- Aktivis mahasiswa Kabupaten Nunukan Saddam Husin menilai, tarik ulur pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Nunukan 2013 antara eksekutif dan legislatif, justru akan menciptakan APBD yang tidak berkualitas.
Apalagi pembahasan APBD dengan sisa waktu yang sangat singkat justru akan dimanfaatkan legislatif untuk posisi tawar agar bisa mendapatkan sesuatu dari pembahasan APBD dimaksud.
“Ada ribuan kegiatan yang dibahas dalam APBD 2013. Dengan waktu yang sangat mepet ini, yang terjadi bukannya Dewan mengkritisi anggaran yang tidak pro rakyat. Yang terjadi nantinya, mereka hanya sibuk meminta proyeknya diakomodir,” ujarnya.
Saddam mengatakan, sejumlah kasus seperti masuknya anggaran pembangunan jalan hutan lindung termasuk rehab total rumah jabatan Bupati Nunukan menunjukkan jika selama pembahasan anggaran, Dewan tidak pernah jeli melihat per-mata anggaran.
“Akhirnya ketika muncul polemik seperti jalan hutan lindung atau rehab rumah jabatan, Dewan ramai-ramai angkat tangan. Mereka tidak tahu,” ujarnya.
Secara logika, kata Saddam, dengan waktu tersisa sekitar dua minggu ini saja, pembahasan APBD sudah tidak efektif. “Apalagi kalau Dewan terus mengulur-ulur waktu pembahasan KUA PPAS,” ujarnya.
Ia menuding, situasi seperti ini justru dimanfaatkan anggota DPRD Nunukan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. “Ini menjadi posisi tawar. Mau APBD cepat dibahas? Tentu ada kompensasi,” ujarnya.
Terhadap persoalan ini, ia juga meminta eksekutif menjadikannya pelajaran agar diwaktu mendatang pembahasan seperti ini tidak terus menerus mengalami keterlambatan. Usulan harus disampaikan jauh hari, agar tak terlambat dibahas.
“Kalau semua dilaksanakan dengan buru-buru, yang terjadi hasil yang ingin dicapai menjadi tidak maksimal,” ujarnya.
Saddam mengatakan, Dewan telah kehilangan kekritisannya terhadap eksekutif. Ia yakin banyak persoalan yang akan luput dari perhatian DPRD Nunukan. Akibatnya, APBD tahun 2013 tidak berbeda dengan sebelumnya.
“Anggaran belanja pegawai membengkak, biaya perjalanan dinas membengkak. Ini menunjukkan Dewan sudah tidak kritis terhadap usulan yang disampaikan eksekutif. Karena mereka lebih mementingkan, bagaimana cara mengakomodasi kepentingannya di situ,” ujarnya.
Baca juga: