Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur memberlakukan pembatasan pengiriman sapi ditengarai menjadi penyebab persediaan daging sapi di Jawa Barat menipis.
Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat, Koesmayadi Tatang Padmadinatan kepada Tribun, Rabu (26/12/2012).
Dikatakan, Dinas Peternakan Jatim menerbitkan surat edaran yang isinya menyebutkan pengiriman bisa berlangsung asalkan bobot sapi melebihi 400 kilogram. Selain Jatim, Madura pun melakukan hal yang sama. Pemerintah Madura, kata dia, mengizikan pengiriman sapi asalkan berbobot 250 kilogram lebih.
Koes berpandangan, kondisi itu membuat Jabar sulit memperoleh sapi bakalan. Koes menyebutkan, sejauh ini produksi sapi bakalan di Jabar sekitar 48.000-50.000 ekor per tahun.
Angka itu, kata Koes, belum mencukupi kebutuhan sapi potong Jabar yang jumlahnya sekitar 500 ribu ekor per tahun. Menurut Koes, jumlah pemotongan sapi di Jawa Barat sekitar 356 ribu ekor per tahun atau rata-rata 100 ekor per hari.
Untuk memenuhi kebutuhan, pihaknya berencana mengirim surat permohonan kepada Pemprov Jatim untuk menangguhkan kebijakan pembatasan sapi itu. Upaya lainnya, melakukan impor sapi. Disebutkan, dalam satu tahun volume sapi impor sekitar 130 ribu ekor.
Koes memberikan catatan, setiap hari pasokan sapi dari luar Jabar sebanyak 350 ekor. Sekitar 65 persen berupa sapi siap potong, 20 persen merupakan sapi bakalan, sisanya sapi bibit.
Impor Lebih Murah
Di Jakarta, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, harga daging sapi lokal melambung akibat kendala biaya mahal transportasi. Oleh karenanya, akan lebih murah mendatangkan daging impor dibandingkan mendatangkan dari wilayah Indonesia.
"Sebenarnya banyak produk dari petani kita yang murah, tapi waktu di tangan konsumen harganya bisa melonjak 4-5 kali lipat. Ini kan hanya karena faktor transportasi," kata Suswono saat ditemui selepas Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian, kemarin.
Suswono mencontohkan pasokan daging di Jakarta sebenarnya bisa dipenuhi dari hewan ternak di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun karena ongkos transportasi dari sana ke Jakarta lebih mahal dibanding mendatangkan daging dari Darwin, Australia, pemerintah lebih memilih untuk mengimpornya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana membangun RPH di NTT atau NTB. Nantinya daging ini akan diangkut melalui pesawat khusus dari maskapai pelat merah atau maskapai lain dengan insentif. Harapannya, beban ongkos logistik berkurang. "Mudah-mudahan pada 2013 sudah ada hasil," katanya. win/kompas.com/Tribun Jabar