Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA,- Salah satu solusi untuk memperbaiki pelayanan publik di Samarinda bukan dengan membubarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP). Tapi, apa yang menjadi kendala didalamnya itulah yang harus dibenahi. Demikian dikatakan Agus Suwandi, Ketua Komisi III DPRD Samarinda kepada Tribun, Rabu (2/1/2012).
Beberapa indikator yang menyebabkan turunnya poin adalah dimamfaatkannya tehnologi informasi untuk menyajikan data untuk mengurus perizinan secara on line.
"Sudah tahu ada sistem seperti itu tapi tidak dilaksanakan, bodoh itu. Sudah ada sistem untuk tranparansi, kalau dia nggak mau membuat, ada apa?. Kalau mau dibubarkan, sudah ketinggalan kita, tapi dibenahi. Kalau sistem harus on line agar transparan ya laksanakan. Bukan cuma di Samarinda, diluar negeri juga begitu. Apa yang mau disembunyikan," kata Agus.
Secara keseluruhan menurut Agus pemkot Samarinda tidak perlu malu untuk meniru daerah lain bila memang itu untuk kemajuan kota Samarinda.
"Sekarang sudah ada contoh yang bagus, Jokowi. Dulu kita akui belum ada contoh yang bagus, contoh saja cara dia memimpin. Transparan, kan bagus ditiru. Semua sistem harus on line, APBD juga harus transparan. Buat apa disembunyikan. Kesalahan itu bisa diakibatkan karena sengaja atau memang tidak tahu. Yang kalau tidak tahu tirulah yang benar," pungkasnya.
Baca Juga :
- Indra : Jangan Mau Bayar Kalau Gratis Urus Perijinan 2 menit lalu
- 10 Ribu Kader Underbow Golkar Kepung Makassar 11 menit lalu
- Sayang Kontrak Artis Lokal Senilai Rp 100 Juta 13 menit lalu