Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori
TRIBUNNEWS.COM MELAWI - Ketua Komisi A DPRD Melawi H Hamri berharap kepada masyarakat dusun Lumut langsung mendatangi DPRD Melawi sehingga pihaknya tahu persis bagaimana persoalan yang terjadi. Dengan demikian DPRD akan langsung menyampaikannya kepada eksekutif.
"Kalau kita mendengar langsung bisa enak. Sebab setahu saya, kalau sekolah negeri itu pasti dibangun pemerintah meskipun hanya dua lokal saja, kalau dibangun secara swadaya bisa jadi sekolah swasta," katanya.
Namun, lanjut dia jika mendengar keterangan dari kepala dusun, bahwa sekolah tersebut termasuk SD 24 berarti statusnya sudah negeri. Lantas mengapa sekolah di daerah tersebut tidak mendapat perhatian.
"Kendati demikian, pemerintah juga mempunyai penilaian, jika di lokasi tersebut layak dibangun sekolah sudah seharusnya dibangun. Minimal kelas jarak jauh untuk membantu warga sekitar," tegasnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Komisi A, Yuhaidi, menurutnya, jika sekolah tersebut berstatus negeri minimal ada bantuan yang diberikan pemerintah meskipun hanya sederhana.
"Biasanya memang seperti itu, saya pikir tidak mungkin pemerintah tidak memberikan bantuan meskipun hanya sedikit. Ya ini perlu untuk di cek lagi apakah informasi dari masyarakat tersebut benar," tegasnya. (Ali)
Baca Juga :
Baca tanpa iklan