Baca tanpa iklan
*PAD Inhu Hanya Rp 32,7 Miliar
TRIBUNNEWS.COM RENGAT,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 Kabupaten Indragiri Hulu senilai Rp 1,4 triliun, Kamis (10/1/2013), disahkan oleh DPRD. Pengesahan APBD tersebut dilakukan pada sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhu, Arwan Citra Jaya didampingi Plt Ketua Arif Ramli dan Wakil Ketua Zaharman Kaz.
Dari 35 anggota DPRD Inhu, hanya hadir 29 orang saja. Selain itu, 1 izin dan 5 orang lainnya tidak ada keterangan. Dari eksekutif, hadir Bupati Inhu, Yopi Arianto, Wakil Bupati Harman Harmaini, Sekda Raja Erisman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas dan badan dilingkungan Pemkab Inhu serta camat se Kabupaten Inhu.
Dalam laporannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu disampaikan Arifuddin Ahalik mengungkapkan, setelah membaca dan mendengarkan pemaparan disampaikan Bupati Yopi Arianto pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD Inhu 2013 lalu, maka asumsi KUA dan PPAS Rp Rp.1.203.027.230.769.
Asumsi tersebut terdiri dari Pendapat Asli Daerah (PAD) Rp 32.750.543.982, dana perimbangan Rp 902.800.492.265. Dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 368.865.961.265, dana alokasi umum (DAU) Rp 487.476.121.000, dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 46.461.410.000 serta pendapatan lain yang sah senilai Rp 31.709.596.522.
Namun, tutur Arifuddin, dalam pembahasan di tingkat Komisi dan singkronisasi di Banggar terjadi penambahan Rp 284.493.769.631. Tambahan itu berasal dari Silpa, bantuan Provinsi untuk PNS, bantuan untuk Desa, Jamkesmas, BLUD, bantuan Provinsi untuk Porprov. Sehingga total APBD Inhu 2013 senilai Rp 1.487.521.000.000.
Bupati Inhu, Yopi Arianto, menghargai jerih payah pimpinan dan anggota DPRD dalam merampungkan pembahasan RAPBD tersebut. Sedangkan kritikan anggota Dewan akan dijadikan bahan evaluasi bagi eksekutif untuk perbaikan kinerja kedepan.
"Seluruh anggaran merupakan hak eksekutif dan legislatif mengalokasikan guna kepentingan rakyat Inhu. Anggaran 2013 ini dititikberatkan pada peningkatan pembangunan menyentuh masyarakat secara langsung," katanya.
Bupati menyampaikan, setiap anggota DPRD Inhu berhak dan berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
"Anggaran aspirasi dilakukan masing-masing anggota DPRD Inhu tidak terbatas dan sah-sah saja jika disepakati dalam pembahasan," jelasnya.
Bupati berharap, hubungan eksekutif dan legislatif terus berjalan harmonis, sehingga percepatan pembangunan di kabupaten Inhu dapat dikejar sesuai dengan yang telah direncanakan. Yopi mengatakan, seluruh masyarakat dapat bersama-sama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Inhu.
Sebab pembangunan yang dilaksanakan merupakan usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam forum musrenbang. (kor1)
Bac Juga :
- Gempa 6 SR, Warga Pesisir Tinggalkan Rumah 11 menit lalu
- BMKG: Gempa tidak Berpotensi Tsunami 16 menit lalu
- KNPI Tegas Tolak Lapangan Jadi Lahan Parkir 19 menit lalu