Pendeta Jangan Jadi Tim Sukses Pilgub NTT

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG-- Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Andreas Yewangoe mengingatkan para pendeta agar tidak menjadi tim sukses salah satu calon dalam pemilu kepala daerah NTT.

Demikian disampaikan Pdt. Dr. Andreas Yewangoe, menjawab pertanyaan wartawan mengenai gereja dalam pemilu kada di media center MPL PGI 2013 di Gereja Paulus, Naikoten I, Rabu (23/1/2013).

"Gereja sebagai institusi tidak akan melakukan politik praktis tetapi menyampaikan politik moral. Gereja agar jangan terjebak dalam politik praktis. Pendeta jangan menjadi tim sukses dari paket. Kalau ini dilakukan maka gereja akan kehilangan kekuatan, termasuk GMIT," ujarnya.

Yewangoe juga mengingatkan agar dalam pemilu kepala daerah NTT ini, gereja harus tegas agar tidak terjadi manipulasi ayat- ayat dalam kitab suci. " Saya harap di NTT tidak seperti itu. Tetapi kalau itu terjadi, ingatlah bahwa gereja harus tegas bahwa itu tidak boleh terjadi," ujarnya.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Dr. Homer Gultom, menambahkan saat pimpinan gereja menjadi tim sukses atau apapun maka umat menjadi bingung. Ketua Sinode GMIT, Pdt. Robert St Litelnoni, S.Th, mengungkapkan, GMIT biasanya mengeluarkan surat gembala dn dikirimkan ke semua gereja GMIT.

"Surat gembala ini tidak sama dengan gereja berpolitik praktis tapi kekuatan dari surat gembala adalah bagaimana gereja menyikapi persoalan yang dihadapi bangsa khususnya NTT dalam kaitannya dengan pemilu kada," jelasnya.

Menurut Pdt. Litelnoni, di dalam surat gembala itu pesannya adalah pesan moral.  "Kita tidak memberikan dalam surat gembala itu,mengarahkan pada paket tertentu. Kita menyadari, di dalam gereja sendiri ada banyak warga GMIT di dalamnya," ujarnya.

"Surat gembala memberikan pesan moral politok kepada warga GMIT agar cerdas dalam memilih pemimpin yang bisa membangun NTT, pemimpin yang bisa bisa berdiri di tengah untuk mengatur perbedaan-perbedaan," ucapnya sambil menambahka surat gembala itu belum keluar karena masih menunggu penetapan dari KPU.

Yewangoe menambahkan, meskipun gereja tidak boleh berpolitik praktis tetapi pada saat yang kritis maka gereja bisa melakukan politik praktis termasuk pimpin demo. "Kondisi yang sangat kritis misalnya pada saat negara terancam akan runtuh atau Pancasila terancam maka gereja harus menegakan politik moral," katanya lagi.