Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Anggaran untuk jaminan sosial daerah (Jamsosda) pada APBD Murni 2013 Kota Bandung sebesar Rp 20 miliar dicoret karena tak ada payung hukumnya.
"Dana Jamsosda semula dianggarkan untuk asuransi keseharan pekerja nonformal seperti sopir angkot, ojeg, dan pedagang kaki lima (PKL)," ujar Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, di Gedung DPRD, Kamis (7/2/2013).
Pencoretan itu dilakukan setelah sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mempertanyakan payung hukumnya. Tomtom mengatakan, asuransi untuk pekerja nonformal akan dialokasikan di perubahan jika ada payung hukumnya.
Menurut Tomtom, dana Rp 20 miliar yang sudah dialokasikan bisa dialihkan ke program prioritas untuk pembebasan tanah RSUD, alat kesehatan, dana tanggap darurat, anak jalanan, raskin. Pengalihan anggaran ke program prioritas tersebut juga ditambah dengan hasil pemangkasan di SKPD.
Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi mengatakan, pencoretan anggaran Jamsosda karena tidak ada payung hukumnya walau sudah berkonsultasi ke Mendagri dan Menteri Keuangan. APBD Kota Bandung tahun 2013 sebesar Rp 4,5 triliun, sedangkan pendapatan Rp 4,1 triliiun. Menurut Edi tidak ada defisit karena kekurangan ditutup silpa APBD 2012. (tribun Jabar/Tsm)
Baca juga;
- Kartu Jamkesmas Tak Bertuan di Sumedang
- Divonis Satu Tahun, Kadinkes Kota Magelang Ajukan Banding
- Kol Pnb Agus Munandar Jadi Danlanud Adisucipto
- Temu Teater Nasional di ITS Surabaya