News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Juli Pemerintah Buka 60.000 Formasi CPNS

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) usai mengerjakan soal tes di Jakarta International Expo (Ji Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012). Sebanyak 3.352 peserta ikut tes CPNS Kemenlu yang memperebutkan 120 kursi. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Tribun Medan, Feriansyah Nasution

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pemerintah RI kembali membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2013 ini. Data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menyebutkan kuota penerimaan CPNS tahun ini berjumlah 60.000 orang.

"Tahun ini kita terima CPNS formasi baru sekitar 60.000 orang," ucap Menpan dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar disela-sela penandatanganan pencanganan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumut di Hotel Hermes Jalan Pemuda Medan, Selasa (19/3/2013).

Abubakar didampingi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan diumumkan kuotanya Juli mendatang.

"Juli nanti kuota penerimaan CPNS tahun 2013 sebanyak 60.000 sudah bisa diketahui. Jumlah ini sekitar 50 persen dari total jumlah PNS yang pensiun tahun ini yang jumlahnya mencapai 120.000 orang," katanya.

Abubakar juga menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga/departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan. Dengan kata lain, penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau yang diperlukan saja.

"Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS kita sudah banyak berlebih untuk satu lembaga/departemen. Jadi prinsipnya, kita hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja," katanya.

Sebelumnya pada acara penandatanganan pencanganan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumut tersebut, Gatot mengajak seluruh daerah di provinsi ini untuk lebih proaktif memberangus praktik korupsi di wilayah masing-masing. Gubernur yakin bila komitmen ini dijalankan secara masif maka efeknya akan mampu meningkatkan lebih baik kualitas pelayanan publik yang menjadi indikator pencegahan praktik korupsi.

"Karena itu, salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan program wilayah bebas korupsi (WBK)," ujar Gatot. (fer/tribun-medan.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini