Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya, Faiq nuraini
TRIBUNNEWS.COM,MOJOKERTO - Ribuan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto melalui ratusan perwakilannya serentak mengepung kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (28/3/2013).
Mereka menuntut tak hanya pembayaran honor dan tunjangan. Tapi juga kenaikan dan jaminan kesehatan.
Para perangkat desa yang datang dari 304 desa dari seluruh Kabupatwn Mojokerto itu siap memboikot Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kami diminta memungut pajak di kampung. Ora Sudi kalau tunjangan tak dinaikkan," teriak salah seorang perangkat desa begitu tiba di kantor dewan.
Aksi ini di bawah koordinasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) setempat. Namun, mereka kecewa karena gedung yang dihuni 45 wakil mereka tak ada di tempat.
"Kita tetap satu suara, perbaiki nasib kami. Terus perjuangkan hak-hak kita," seru Gatot Suyatman, ketua PPDI Labupaten Mojokerto.
Saat ini, ratusan perangkat desa itu masih tertahan di kantor dewan. Mereka berusaha meminta penjelasan ke kantor sekertariat dewan.
Namun dijelaskan bahwa anggota dewan memang tak ada di tempat karena ada di Semarang.