Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM PEKANBARU, - Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Juni Ardianto Rachman mengaku sangat menyesalkan kondisi kelistrikan di Riau. Apalagi dua pekan terakhir kerap terjadi pemadaman. Masalah tersebut, kata Anto, sudah menahun. Tapi tidak ada perbaikan atau peningkatan elektrifikasi yang signifikan.
"Frekuensi pemadaman makin banyak. Terutama sejak semakin tinggi beberapa bulan terakhir," ulasnya kepada Tribun, Kamis (4/4/2013)
Meski dalam keadaan demikian, malah tarif listrik mengalami kenaikan sejak 1 April 2013. Padahal seharusnya PLN sebagai satu-satunya operator listrik, terlebih dahulu melakukan pembenahan pelayanan.
Selain itu, PLN harus berupaya dengan sungguh-sungguh melakukan efisiensi terhadap biaya produksi listrik serta melakukan diversifikasi sumber pasokan listrik yang lebih murah atau energi alternatif.
Bila hal ini tidak menjadi perhatian utama PLN di wilayah ini, sudah pasti akan sangat merugikan dunia usaha dan iklim investasi di Riau. "Bagaimana mungkin investor akan menanamkan investasi jika listrik terus-terusan bermasalah," paparnya
Peran pemerintah daerah, kata Anto, juga tidak bisa hanya menunggu dan bersifat pasif, tetapi pemerintah daerah semestinya lebih proaktif. Terutama dengan komitmen untuk mengatasi masalah listrik harus konkrit dan tidak hanya retorika atau rencana di atas kertas.
"Andai saja kebijakan prioritas pembangunan di daerah ini benar, anggaran yang dulu digunakan untuk membangun venue PON dialihkan untuk penyediaan listrik, harusnya sudah dapat mengatasi kondisi kelistrikan di Riau bahkan dapat menerangi seluruh Sumatera," terangnya.
Maka dari itu, pelaksanaan iven internasional di Riau sebaiknya dikembalikan saja ke pemerintah pusat. Pemerintah harusnya dapat belajar dari penyelenggaraan PON yang tidak memberikan dampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Riau.
Selama ini dunia usaha di Riau khususnya sektor industri besar (migas, kehutanan dan perkebunan) membuat pembangkit sendiri untuk keperluan tenaga listrik, dengan kata lain tidak dipasok oleh listrik PLN.
Kondisi ini tentunya memberatkan dunia usaha di Riau, karena harus mengeluarkan biaya yang besar, selain untuk biaya investasi pembangkit maupun untuk biaya produksi listriknya.
Oleh sebab itu, melalui Kadin kata Anto, para pelaku usaha berharap listrik yang merupakan kebutuhan pokok harus siap disediakan PLN. "Bahkan pemerintah dengan adanya otonomi daerah bisa membangun pembangkit sendiri. Dayanya bisa disalurkan ke PLN sebagai penyedia jaringan," tutupnya. (cr10)