News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilihan Wali Kota Palembang

Bola Panas di KPU

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon wali kota Palembang, Romi Herton sungkeman sebelum menyalurkan hak suaranya, Minggu (7/4/2013).

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Tiga lembaga survei Pilkada Kota Palembang mengumumkan hasil hitung cepat (quick count) berbeda, Minggu (7/4/2013). Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan  Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) mengunggulkan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana. Sedangkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Romi Herton-Harnojoyo sebagai peraih suara terbanyak.

Perbedaan suara kandidat di tiga lembaga survei itu sangat tipis kisaran 0,17 persen-3,12 persen dengan tingkat kesalahan (margin error) antara 1-3 persen. Pada kondisi seperti ini bola panas berada di Komisi Pemilihan Umum. Tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara dari TPS, PPS, PPK, sampai penetapan Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih pada 14 April berada di bawah koordinasi KPU.
Pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr Alfitri mengatakan, kinerja KPU Palembang harus dikawal dan dipantau dengan maksimal oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk ketiga kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.

"Selisih penghitungan tiga lembaga survei sangat tipis dengan perolehan tertinggi untuk pasangan tertentu," kata dia.

Hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei itu tidak bisa dijadikan acuan perolehan suara resmi dan berpotensi  memancing konflik.

"Lebih baik masing-masing kandidat menunggu hasil hitung manual yang dilakukan KPU Palembang tanpa mengumumkan klaim kemenangan terlebih dulu," katanya.

Menurut Alfitri, kelemahan yang terjadi pada Pilkada saat ini tidak adanya lembaga survei pembanding yang dapat dijadikan sebagai acuan hasil hitung cepat. Seperti Pilkada Sumsel tahun 2008 lalu ada lembaga survei pembanding yang melaksanakan proses hitung cepat yang dilakukan Kompas.

"Ini jadi pembanding hasil hitung cepat lembaga survei lainnya. Berbeda dengan sekarang, penyelenggaraan hitung cepat yang dilakukan penuh dengan keberpihakan," tegas dia.

Tiga lembaga survei Puskaptis, LKPI, dan LSI mengumumkan hasil hitung cepat sore kemarin. LSI mengungulkan pasangan Romi-Harnojoyo meraih 44,10 persen, disusul Sarimuda-Nelly 40,98 persen, dan Mularis-Husni 14,92 persen. Data 100 persen di 200 TPS. Margin error 2 persen.

Hasil LKPI pasangan Sarimuda-Nelly unggul dengan 44,86 persen, disusul Romi-Harnojoyo 42,53 persen dan Mularis-Husni 12,61 persen. Data 100 persen di 200 TPS.  Margin error 2-3 persen.

Sementara Puskaptis menempatkan pasangan Sarimuda-Nelly sebagai peraih suara terbanyak dengan total 44,81 persen suara, disusul Romi-Harnojoyo 44,64 persen, dan Mularis-Husni 10,55 persen. Data sampel suara masuk 98 persen dari 220 sampel TPS. Margin error 1 persen. Puskaptis menggelar jumpa pers di Hotel Sahid Imara sekitar pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, Puskaptis bekerjasama dengan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post menyiarkan langsung hitung cepat di halaman Tribun Sumsel di Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara. Hitung cepat dibarengi dengan diskusi bersama pengamat politik dan sosial Dr Febrian, Dr Ardiyan Saptawan, Arivai Abun, Herlan Mario, dan Direktur Puskaptis Husin Yazid.

Diskusi berakhir pukul 15.30 WIB pada posisi sampel suara masuk 86 persen menempatkan pasangan Romi-Harnojoyo unggul 44,54 persen disusul Sarimuda-Nelly 42,37 persen, dan Mularis-Murni 14,08 persen.

Husin Yazid mengatakan, Kendati hasil akhir hitung cepat Puskapti perolehan suara Sarimuda-Nelly unggul dari Romi-Harnojoyo, tidak berarti pasangan ini unggul perolehan suara karena mekanisme hitung cepat yang dilakukan memiliki margin error sebesar 1 persen dan jumlah data masuk sebesar 98 persen.

"Hasilnya tidak ada yang unggul karena margin error kita satu persen. Raihan suara pasangan Romi-Harno dengan Sarimuda-Nelly terpaut selisih 0,17 persen," katanya.

Berdasarkan data Puskaptis, jumlah pemilik suara yang tidak menggunakan haknyasebesar 36 persen. Jumlah ini menunjukkan kejenuhan dalam berdemokrasi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini