Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi
TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR, - Penundaan pelaksanaan ujian nasional atau UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan menuai kecaman. Bahkan masalah ini dianggap sebagai bencana dalam pendidikan. Ada pula yang menggap masalah ini hanya karena percetakan tak mampu menyelesaikan pencetakan soal tepat waktu.
“Tapi dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah, soal pengelolaan anggaran dan lainnya, akan menjadi sangat kompleks masalahnya,” ujar Asisten Wakil Rektor III Universitas Muslim Indonesia Makassar, Zakir Sabara HW, Minggu (14/4/2013) malam ini.
Seharusnya pencetakan soal tak terpusat di Jakarta atau Surabaya. Menurut mantan aktivis tahun 1998 ini, jika mengacu pada otonomi daerah, seharusnya pencetakan soal dilakukan di daerah.
Distribusi pun akan semakin mudah, murah, dan cepat tanpa mengabaikan kualitas. Pencetakan yang terpusat dinilai sarat dengan nuasa permainan proyek pemerintah.
“Apa memang sudah sedemikian parahnya orang daerah sehingga proyek mencetak naskah UN saja tidak dipercaya,” kata Zakir.
Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memeriksa pejabat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional untuk menelisik adanya dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek ini.(tribun-timur.com/edi)