Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR- Postur APBN tidak berpihak kepada rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. Dana APBN lebih banyak digunakan pemerintah untuk dana rutin dan biaya operasional yang dihabiskan pejabat selaku pelaksana pembangunan, bukan untuk pembangunan. Karena itu Forum Alumni Kelompok Cipayung segera menggugat APBN kepada Mahkamah Konstitusi.
Demikian dikemukakan Anggota DPR Effendy Choirie dalam Konferensi Nasional III Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia di Denpasar Bali, yang berkesudahan, Minggu (14/4/2013).
"Postur APBN saat ini, masih menggunakan piramida terbalik. Struktur APBN lebih banyak untuk pejabat, bukan untuk pembangunan, bukan untuk tujuan nasional. Karena itu, Forum Alumni Kelompok Cipayung akan menggugat APBN ke MK," ujar Gus Coi.
Menurut Gus Coi, sapaat bagi politisi yang baru saja dicopot Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari keanggotaanya di DPR RI mengatakan ada empat tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Untuk mengelola mencapai tujuan bangsa itu, maka negara memiliki unsur-unsur yang diwakili legislatif, eksekutif, dan legislatif. Untuk mengelola negara itu, apa yang harus dikelola, dan dimuarakan ke mana, harusnya untuk tujuan nasional di atas lah yang menjadi sasaran. "Satu-satunya instrumen untuk tujuan nasional, ya APBN. Dana yang resmi menjadi APBN 1.700 triliun," kata Effendy.
APBN yang diputuskan untuk negara oleh eksekutif dan legislagif, ternyata belum digunakan untuk tujuan nasional. Dana untuk membeli alutlsista untuk mendukung perdamaian dunia, biaya pembangunan untuk rakyat dan kegiatan lain untuk menuju tercapainya tujuan nasional tadi, kurang dari separuh, hanya sekitar 360 triliun.
"Coba bayangkan kalau 90 persen untuk biaya pejabat, biaya membeli gedung, biaya operasional dan rutin, bukan untuk tujuan pembagunan. Jadi ini APBN bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan tujuan nasional. Masa yang dibiayai, orang yang melaksanakan pembangunan, bukan tujuan nasional. Maka struktur APBN harus diuji di MK," kata Gus Coi yang saat ini menjabat Sekjen Persatuan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Kemudian APBN, katanya, konstitusi mengatakan APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemamuran rakyat. "Tapi lihat APBN kita masih lebih besar untuk pejbat bukan untuk rakyat. Ini cara berpikir salah," kata Gus Coi.
Dia menganalohkan pengelola negara dan tujuan nasional dengan panitia suatu acara berikut ancaranya sendiri. Misalnya, untuk panitia suatu acara, panitia dibiayai lalu panita foya-foya tapi acara nggak sukses.
"Pemberi materi tidak datang, kalaupun datang tidak berkualitas, persis seperti itu. Sekarang, modal untk tujuan yang keliru, maka akan kita uji ke MK. Yang digugat, adalah APBN yang lebih banyak digunakan untuk pelaksana, padahal mestinya untuk tujuan," kata Gus Coi sembari menyebut segera mengadakan rapat dengan Forum Komunikasi Alumni Kelompok Cipayung.
Forum Alumni Kelompok Cipayung dideklarasikan tanggal 25 Januari 2012, bertepatan memperingati 40 tahun dibentuknya Kelompok Cipayung, di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, 25 Januari 1972.
40 tahun lalu, kelompok Cipayung dibentuk sebagai forum bersama lima organisasi kemahasiswaan. Yakni Mahasiswa Islam (MI), Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). (tribunnews.com/domu d ambarita)