Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin
TRIBUNNEWS.COM, WATAMPONE - Ketua DPRD Bone Ambo Dalle yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Bone digantikan oleh Haruna. Hal itu dibeberkan dalam rapat internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Bone.
Selain pergantian antar waktu (PAW) Ambo Dalle, Golkar juga membahas PAW salah satu anggota legislator Bone Andi Ulfana Promal Pawi.
"Rapat pengurus harian ini membahas koordinasi balon legislatif dan pergantian antarwaktu dua legislator dari fraksi Golkar," kata Sekretaris Golkar Firman Batari, Minggu (21/4/2013) kepada wartawan.
Ia menjelaskan, daftar caleg sementara (DCS) Golkar rencananya akan disetor Minggu ini sehingga semua bakal caleg harus sudah melengkapi berkasnya sejak Sabtu kemarin. Ia menambahkan, caleg Golkar yang masuk dalam DCS sebelumnya telah dimintai komitmennya dengan pakta integritas.
Firman juga memaparkan, dua legislator Bone dari fraksi Ambo Dalle dan Ulfana digantikan antarwaktu sesuai dengan aturan partai. Ambo Dalle digantikan oleh Haruna karena Ambo Dalle kini telah menjabat sebagai Wakil Bupati Bone. Adapun Haruna ditunjuk sebagai penggantinya sesuai dengan urutan pencalegannya pada pemilihan legislator lalu. Haruna merupakan peraih suara terbanyak kedua setelah Ambo Dalle di daerah pemilihannya.
Selain Ambo Dalle, Andi Ulfana Promal Pawi digantikan Kasman Galib. Pergantian legislator Bone ini sesuai keputusan partai karena Andi Ulfana menyalahi aturan partai dengan tidak mendukung calon yang diusung Golkar pada pemilihan Bupati Bone lalu.
"Dia diberhentikan sebagai anggota dan pengurus partai Golkar. Dengan pemberhentiannya itu, maka posisi Andi Ulfa bukan lagi pengurus Golkar makanya seluruh haknya kepada partai itu dicabut termasuk anggota DPRD dari partai Golkar," jelas Firman.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Bone Andi Fahsar M Padjalangi menuturkan, partainya telah menetapkan pergantian kedua legislator tersebut dan juga menetapkan penggantinya. Ia menambahkan dalam penyusunan daftar caleg, Golkar tidak menerima titipan dari pengurus wilayah maupun pusat karena semua bacaleg Golkar harus melalui survei. (Yud)