Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Fikar W Eda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sepakat membentuk tim kecil beranggotakan 14 orang, masing-masing 7 orang dari Pemerintah Aceh dan 7 orang dari Pusat. Tim tersebut membahas butir-butir klarifikasi Qanun Lambang dan Bendera yang belum disepakati.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan hal itu seusai pertemuan dengan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, dan Asisten I Dr Iskandar A Gani, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (1/5/2013).
"Kita telah sepakati ada tim kecil yang bekerja membahas substansi. Kita harapkan segera selesai," kata Mendagri menjawab Serambi (Tribunnews.com Network) sesaat sebelum meninggalkan arena pertemuan.
Mendagri melukiskan pertemuan berlangsung dengan sangat baik dan kondusif. Saat ditanya apakah Pemerintah Aceh sudah bersedia mengubah bentuk lambang dan benderanya, Mendagri mengatakan, pertemuan tersebut belum membahas hal itu.
"Tadi kita tidak bicara itu. Itu sudah masuk substansi. Nanti dibahas oleh tim kecil," kata Mendagri Gamawan Fauzi.
Mendagri dalam pertemuan tersebut didampingi Dirjen Otda Prof Djohermansyah Djohan dan Dirjen Kesbanglinmas Tanribali. Pertemuan diawali jamuan makan siang menu masakan Jepang.
Gubernur Zaini Abdullah mengatakan pertemuan dengan Mendagri berjalan sangat baik.
Mengenai pembentukan tim kecil, gubernur menyatakan sudah dicapai kesepakatan, dan tim tersebut mulai bertemu pekan depan di Batam.
"Sudah ada kemauan yang baik dari Pusat dan Aceh untuk segera menyelesaikan masalah bendera dan lambang. Itu dulu yang terpenting," kata Gubernur Zaini.
Ia optimis, melalui serangkaian pertemuan, akan diperoleh solusi yang terbaik.
Optimisme serupa diutarakan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud. "Kita harap segera selesai," katanya yakin.
Selain bicara tentang Qanun Lambang dan Bendera, pertemuan dengan Mendagri itu juga membahas rencana pembangunan Aceh.
Menurut gubernur, Mendagri menyambut baik keinginan Pemerintah Aceh tersebut, antara lain soal pinjaman lunak pembangunan rumah sakit regional bertaraf internasional dari Jerman.
Rencananya ada lima rumah sakit regional yang dibangun, tiga di kawasan Aceh pesisir satu di Takengon dan satu lagi di Meulaboh.
"Kami juga bicarakan pencairan dana hibah, dan menteri setuju," kata gubernur yang siang itu mengenakan kemeja merah marun.
Selain bertemu mendagri, Gubernur Zaini juga bertemu mantan juru runding Hamid Awaluddin dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Sehari sebelumnya gubernur menemui Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar didampingi Ketua Forbes Nasir Djamil.