Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM BONE, - Akibat menunggak pembayaran selama dua bulan, listrik kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terancam diputus. Selain kantor DPRD, sejumlah instansi Pemkab Bone juga menunggak bisa diputus pula.
Jumlah tunggakan masing-masing instansi itu bervariasi. Tunggakan kantor DPRD Bone selama dua bulan mencapai Rp 16 juta lebih. Sedangkan instansi lainnya yang menunggak masing-masing kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan jumlah tagihan Rp 9 juta lebih; Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) dengan jumlah tagihan Rp 400.000 lebih; Dinas Perikanan dengan jumlah tagihan Rp 10 juta lebih; Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Rp 600.000 lebih dan; tunggakan kantor Pusat Pelelangan Ikan sebesar Rp 700.000 lebih.
Selain keenam instansi tersebut, ada juga sekolah yang sejak lima bulan lalu belum membayar tunggakannya. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Watampone di Jalan Letjen Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Taneteriattang memiliki tiga tagihan berbeda, namun semuanya menunggak selama lima bulan dengan total tunggakan Rp 8 juta lebih.
"Kami tidak segan memutuskan listrik pelanggan yang menunggak karena itu sama saja menyebabkan kerugian negara," ungkap Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bone Agus Salim kepada sejumlah wartawan, Senin (20/5/2013).
Agus menjelaskan, pihaknya telah beberapa kali menyampaikan masalah tunggakan tersebut, namun pelanggan selalu mengaku belum memiliki dana untuk membayarnya. Menurut Agus, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada penunggak untuk segera membayar tunggakannya sampai waktu yang telah ditentukan.
Sementara itu, pelaksana tugas sementara Ketua DPRD Bone Andi Irwandi Natsir yang dikonfirmasi soal tunggakan listrik menjelaskan, pihaknya memiliki dana untuk pembayaran tagihan listrik, namun pihak sekertariat DPRD Bone belum mengajukan permintaan.
"Setahu saya dananya ada, tapi mungkin sekertariat belum mengajukan permintaannya," jelas