Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Program yang "dijual" seluruh Bakal Calon (Balon) Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Makasaar dinilai sudah usang.
Penilaian tersebut, merupakan satu dari tujuh catatan yang dibuat Sekolah Sekolah Demokrasi Sulawesi Selatan atas prapelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar.
Selengkapnya, ketujuh catatan yang dibuat Sekolah Demokrasi Sulsel itu ialah, pilwali hanya bermakna perang masalah privasi antarcalon; visi dan misi mereka tak orisinal; materi program jualan sudah usang; tak ada rancanangan tata kelola pemerintahan yang ideal; partai mengusung hanya untuk keperluan administratif; politisasi birokrasi; dan, munculnya "pengavelingan" kelompok masyarakat.
"Program yang dijual sudah usang. Misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis, dana bergulir, dan pelayanan publik. Sebenarnya kesemuanya itu program nasional, tapi dekmas secara lokal sehingga terkesan menipu," kata Pegiat Sekolah Demokrasi Sulsel Abdul Karim, Rabu (24/07/2013).
Menurutnya, kuantitas balon wali dan wakil wali kota pada pilwali kali ini terbilang banyak, yakni 10 pasangan. Namun, kesemuanya dinilai tidak mampu memberikan pendidikan politik yang cukup bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, visi dan misi kesepuluh pasangan cenderung merupakan hasil plagiat. Bahkan, terindikasi mereka "menyewa profesor" yang membantu calon kepala daerah di tempat lain untuk merumuskan visi-misi.
"Karena menyewa profesor yang sudah berhasil memenangkan calon di tempat lain, alhasil visi-misi mereka yang ingin berlaga di Makassar cenderung sama. Tidak ada yang orisinal, semuanya plagiat," tegasnya.