News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilihan Gubernur Jatim

Hari Ini Khofifah Cabut Gugatan di PTUN Surabaya

Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan pasangannya, Bakal Calon Wakil Gubernur Jatim, Irjen Pol (Pur) Herman S Sumawireja setelah gugatan mereka dikabulkan dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013). Sidang DKPP memutuskan kalau pasangan Khofifah-Herman boleh ikut sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2013. Warta Kota/Henry Lopulalan

Tribunnews.com, Surabaya — Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja berencana mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (2/8/2013 hari ini). Pencabutan dilakukan karena Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan ini menjadi salah satu peserta Pemilu Gubernur Jawa Timur.

"Gugatan ini selanjutnya dapat kami cabut sepanjang kami memiliki bukti otentik dari DKPP dan KPU," kata kuasa hukum Khofifah-Herman, Djuli Edy Muryadi, Kamis (1/8/2013). Gugatan yang sebelumnya diajukan ke PTUN Surabaya mempersoalkan penetapan pasangan calon peserta Pemilu Gubernur Jawa Timur oleh KPU Jawa Timur. Dengan telah terbitnya keputusan KPU, gugatan PTUN ini sudah dianggap telah dikabulkan.

Sebelum dicabut, gugatan ini telah melewati dua kali persidangan, yaitu pada Senin (29/7/2013) dan Rabu (31/7/2013). Semula sidang lanjutan akan digelar pada Jumat (2/8/2013), mengagendakan putusan sela dan keterangan saksi dari penggugat.

Hingga Kamis, ujar Djuli, pihaknya masih menanti salinan putusan sidang DKPP dan keputusan KPU. Berlanjut atau tidaknya gugatan pasangan Khofifah dan Herman akan ditentukan dalam persidangan di PTUN Surabaya pada Jumat ini.

Sementara Andi Firasadi, kuasa hukum pasangan nomor 3 dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur, Bambang DH dan Said Abdullah, menyatakan sepakat dengan rencana pencabutan gugatan di PTUN tersebut. Menurut dia, obyek tuntutan sudah tak memiliki kekuatan hukum setelah adanya putusan DKPP dan KPU.

Humas PTUN Surabaya Tri Indra Caya mengatakan, gugatan akan dicabut bila pihak tergugat menyetujui pencabutan tersebut. Menurut dia, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. "Jika pihak tergugat setuju, pencabutan bisa dikabulkan," kata Indra.

(HARRY SUSILO/HERPIN DEWANTO)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini