Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menduga adanya permainan politik terhadap penetapan tersangka Pandapotan Kasmin Simanjuntak. Bupati Tobasa itu diduga melakukan tindak pidana korupsi atas transfer Rp 3,83 miliar dari PLN.
"Kenapa hanya dia yang dipermasalahkan ini ada permainan politik tinggi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana kepada Tribunnews.com di Gedung DPR, Senin (26/8/2013).
Sutan mengatakan kasus tersebut bermula saat Pandapotan belum menjabat sebagai bupati. Ia menjual tanah yang akan digunakan kawasan base camp PLTA Asahan III yang ternyata di kemudian hari bermasalah.
"Ribuan menerima uang itu, kok hanya bupati yang dipermasalahkan, mentang-mentang jadi bupati sekarang," kata Sutan.
Ia pun mempertanyakan mengapa Pandopotan dipermasalahkan dalam penjualan tanah milik istrinya.
"Kenapa hanya dia yang dipermaslahkan ini ada permainan politik tinggi," tuturnya.
Sutan mengatakan DPP Demokrat telah memanggil Pandapotan untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Hasilnya, Ketua DPC Demokrat Tobasa itu tidak bersalah.
"Sudah tahu kita itu. Itu kan nama tanah istrinya engga ada urusan dengan dia. Banyak yang menerima, kenapa cuma dia yang diungkit, permainan saja, biar ada yang naik. Dia sudah lapor ke kita clear, sudah klarifikasi, ini politik saja, dunia politik seram," ujarnya.