Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Bangka Pos Gilang Puspita
TRUBUNNEWS.COM, BANGKA -- DPRD Pangkalpinang dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan kementerian Perhubungan dan Pariwisata. Kedatangan rombongan dewan tersebut untuk mempertanyakan status kapal isap di Pantai Pasir Padi Pangkalpinang.
"Kita ingin bertanya, apakah diperbolehkan ada kapal isap disana. Bagaimana statusnya," ujar Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Irianto Tahor, Rabu (18/9/2013).
Irianto mengatakan, dengan adanya kapal isap tersebut membuat berbagai dampak negatif untuk Pangkalpinang ke depannya. Alur pelayaran bisa terganggu disebabkan tailing yang dibuang sembarangan.
"Kalau beginikan rakyat menjadi susah. Memasukkan bahan pokok jadi suah kalau pelayaran terganggu. Bahan pokok pun nantinya akan bertambah mahal," ujar Irianto.
Lebih lanjut, Irianto mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat, bisa-bisanya diakhir masa jabatan wali kota sebelumnya memberikan izin terhadap keberadaan kapal isap ini.
Hal ini membuat sekda dan dinas terkait menjadi pusing.
"Seperti lempar sembunyi tangan, sekarang semuanya jadi pusing karena hal ini," ujar Irianto.