Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya,Hanif Manshuri
TRIBUNNEWS.COM, LAMONGAN - Belasan mahasiswa yang tergabung di DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi pemkab dan DPRD mencari dukungan guna menolak segala bentuk hasil perjanjian World Trade Organisation (WTO), Senin (02/12/2013) siang.
Massa GMNI berharap para pejabat, utamanya bupati dan para wakil rakyat mau memberikan dukungan serupa, seperti apa yang dikehendaki GMNI, yakni menolak segala bentuk hasil keputusan dalam konferensi tingkat menteri di Bali yang dimulai 3 Desember sampai 6 Desember 2013.
Dalam orasinya di depan pintu gerbang Kantor Pemkab, massa GMNI menilai bahwa, setiap perjanjian dalam WTO hanya akan menciptakan ketergantungan bagi negara berkembang, seperti Indonesia terhadap negara negara maju.
”Padahal sangat tidak masuk akal, Indonesia sebagai kaya harus bergantung pada negara maji yang miskin sumber daya alam,”tandas Korlap aksi, Agus Hanang Irawan.
Sepanjang longmarch dari pertigaan Adipura-Lamongrejo-KH Ahmad Dahlan hingga depan Gedung DPRD jalan Basuki Rahmad, massa terus meneriakkan penolakannya terhadap semua keputusan WTO baik yang pernah diputuskan mau yang baru akan datang.
WTO tidak bedah jauh dengan organisasi teroris. Sudah seharusnya pemerintah daerah Lamongan mau mendukung penolakan segala hal yang terkait dengan kegiatan dan kepitusan WTO.
Indonesia bangsa besar, yang tidak perlu takut melawan imperialisme dan kolonialisme.
Massa yang tidak berhasil menerobos pintu gerbang kantor Pemkab yang dijaga ketat petugas Satpol PP dan satuan Dalmas melanjutkan perjalanannya ke Gedung DPRD.
Di gedung wakil rakyat ini juga tidak berhasil masuk dan terhenti perjalanannya di depan pintu gerbang gedung dewan lantaran di dalam sedang berlangsung rapat paripurna membahas RAPBD 2014.
Massa tak putus asa menyuarakan asporasinya dan memperingatkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan tidak menandatangani perjanjian apapun dalam forum KTM ke 9 di Bali.
Presiden dan Mendag harus segera mempertanggungjawabkan publik tentang kesepakatan yang pernah dibuat dalam WTO sebelumnya.
Indonesia harus mengevaluasi keberadaannya sebagai anggota WTO.
”Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga harus mempertanggungjawabkan informasi yang dibeberkannya dalam media online tertanggal 28 November pukul 19.10 WIB,”tegas massa GMNI.
Lantaran di dua tempat tujuan, pemkab dan Gedung DPRD, mereka tidak ditemui pejabat pemkab maupun wakil rakyat. GMNI menilai bahwa pejabat Pemkab Lamongan dan Wakil Rakyat tidak berani memberikan dukungan suara seperti kemauan GMNI.
Massa kemudian meninggalkan lokasi aksi dan kembali balik kanan menuju markas GMNI.
Aksi siang tadi tergolong tertib. Massa hanya berorasi tak sampai melakukan pengrusakan apapun meski tidak berhasil menemui bupati dan anggota DPRD.