News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bangunan Megah RSUD Gambiran II Kini Jadi 'Sarang Hantu'

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bangunan RS Gambiran 2 yang terhenti sejak akhir tahun lalu menjadi bangunan mangkrak dipenuhi semak-semak belukar, Minggu (4/5/2014).

Laporan Wartawan Surya Didik Mashudi

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Bangunan megah Rumah Sakit Gambiran II, di Kota Kediri, Jawa Timur, kekinian tampak jadi "sarang hantu" atau menjadi bangunan mangkrak yang dipenuhi semak-semak belukar.

Sejak pembangunannya terhenti akhir tahun lalu, tidak ada lagi aktifitas perawatan dan pembersihan bangunan.

Pantauan Surya Online, Minggu (4/5/2014), halaman RS Gambiran II telah berubah menjadi semak-semak belukar.

Ketinggian semak-semak mencapai satu meter, menutup hampir seluruh areal halaman bangunan rumah sakit.

Malahan, di lantai atas juga terlihat semak-semak yang tumbuh liar. Rerumputan yang tumbuh di lantai atas ini sangat kontras dengan kondisi bangunan rumah sakit yang megah.

Sejak pembangunannya terhenti akhir tahun lalu, tidak lagi terlihat aktifitas pembangunan. Bangunan rumah sakit berlantai tiga ini, hanya dijaga petugas satpam yang dibayar pihak rekanan pelaksana proyek.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit  proyek RS Gambiran II. Pembangunan bakal diteruskan jika telah turun hasil auditnya.

RS Gambiran II bersama Jembatan Brawijaya dan Kampus Politeknik merupakan  tiga proyek multy years di Kota Kediri semasa Wali Kota Kediri dipimpin dr Samsul Ashar.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar telah menegaskan, pihaknya akan melanjutkan lagi ketiga proyek multy years setelah ada hasil audit dari BPKP.

"Proyek akan diteruskan, setelah diaudit. Hasil audit itu untuk menentukan titik nol saya dimana. Kemarin penggunaan dananya sudah berapa persen," ungkap Abdullah Abu Bakar.

Ia menjelaskan, karena proyek multy years dilakukan di era dua kepala daerah harus jelas titik awal masing-masing. "Nanti nol persen saya tentu akan diaudit lagi untuk dinilai," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini