TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Pengadilan Tinggi (PT) Papua memperberat hukuman Aiptu Labora Sitorus menjadi delapan tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis ini empat kali lebih berat dari vonis di PN Sorong pada Februari lalu.
Kepala Pengadilan Tinggi Papua Arwan Dyrin mengakui, tanggal 2 Mei lalu, majelis hakim PT Papua di Jayapura memutuskan delapan tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada Iptu Labora Sitorus.
Vonis lebih berat ini dijatuhkan karena Iptu Labora Sitorus terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sorong tidak terbukti.
"Majelis hakim PT Papua memutuskan delapan tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair enam bulan penjara," kata Arwan Dyrin.
Seperti diberitakan, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sorong, Senin (17/2/2014), majelis hakim meloloskan Labora dari dakwaan kasus pencucian uang.
Labora divonis hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan penjara karena dianggap terbukti melanggar UU Migas dan UU Kehutanan.
Menanggapi vonis PT Papua, Maruli Hutagalung dari Kejati Papua, mengaku akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Papua terhadap Aiptu Labora Sitorus.
"Jaksa saat ini sedang mempersiapkan berkasnya untuk kasasi," tegas Maruli Hutagalung seraya menambahkan amar putusan Pengadilan Tinggi Papua diterima Kejati Papua, Senin (5/5/2014) kemarin.