Besok, Cairkan Rp 1,5 Miliar untuk Mucikari Dolly

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA -Pemprov Jatim memastikan akan mencairkan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk para mucikari Lokalisasi Dolly, ketika lokalisasi tersebut resmi ditutup oleh Pemkot Surabaya, Rabu (18/6/2014) besok.

Gubernur Soekarwo mengatakan, dirinya sudah menandatangani pencairan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk bantuan kepada para mucikari Lokalisasi Dolly yang akan ditutup.

Dengan demikian, pihaknya memastikan dana sudah siap dan tinggal mencairkannya untuk diberikan kepada para mucikari lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut.

“Uangnya sekarang ada di brankas dan tinggal menunggu untuk diberikan besok (18 Juni),” ujarnya, Selasa (17/6/2014).

Menurut Pakde Karwo, uang rakyat tersebut rencananya akan dibagikan kepada 311 mucikari yang ada di lokalisasi Dolly.

Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih terus bertambah. Jika hal itu terjadi, pihaknya siap menambah anggaran.

“Tapi data mucikari yang disampaikan ke Pemprov harus jelas dan valid,” tegasnya.

Untuk para PSK, Pakde Karwo menyatakan Pemprov Jatim tidak akan memberikan pesangon. Karena hal itu menjadi kewenangan Pemkot Surabaya.

“Pembagian kewenangan yang telah disepakati memang seperti itu,” imbuhnya.

Terkait sikap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menyatakan tidak sepakat Lokalisasi Dolly ditutup, dengan alasan khawatir penyebaran HIV AIDS makin meluas, mantan Sekdaprov Jatim menanggapinya datar.

Kata Pakde, seharusnya dengan ditutupnya lokalisasi itu akan semakin memudahkan kerja dari Kemenkes dalam mengontrol persebaran berbagai penyakit kelamin di tersebut dan mematikan itu.

“Kan nanti dokternya sudah pegang data mengenai siapa saja yang mengidap penyakit itu, sehingga nanti mereka tinggal mengawal pantauan kesehatannya, hingga proses pengobatannya,” jelasnya.


Untuk itu, pihaknya optimistis rencana penutupan lokalisasi Dolly akan berjalan sesuai jadwal dan target yang ditentukan.

Penutupan Dolly merupakan salah satu upaya memperkuat tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Karena tujuan penutupan ini adalah membangun kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat.

“Kalau pemerintah melakukan pembiaran, justru melanggar HAM,” tandasnya.