Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, UNGARAN - Bupati Semarang, Mundjirin, mengaku masih berniat untuk kembali berkompetisi dalam memperebutkan posisi nomor satu di Bumi Serasi pada Pilkada 2015 mendatang. Tapi Mundjirin belum memikirkan siapa calon wakil yang akan mendampinginya untuk maju Pilkada nanti.
"Sampai sekarang saya niat masih akan meneruskan, karena memang belum selesai. Masih banyak PR. Tapi itupun masih tergantung pada situasi dan kondisi," kata Mundjirin, Jumat (22/8/2014).
Salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan Mundjirin terkait pencalonannya itu adalah kendaraan politik (partai). Dia tetap berniat mencalonkan Bupati melalui PDIP, partai yang mengusungnya saat Pilkada 2009 lalu.
"Saya pengennya tetap lewat PDI-P lagi, tapi kalau PDI dipakai orang lain ya mau bagaimana lagi," ungkapnya.
Mundjirin menyadari persaingan untuk berebut tiket dari PDIP pada Pilkada 2015 mendatang akan sangat ketat. Sebab partai berlambang moncong putih ini menjadi partai pemenang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pilpres.
"Orang-orang baru tetep maunya PDI. Ini masuk akal karena PDI adalah partai pemenang. Saya juga tetap PDI, tapi kalau saya tidak dipakai PDI ya sudah selesai," ujarnya lagi.
Ditanya mengenai siapa wakil yang akan berpasangan dengan dirinya, Mundjirin mengaku tidak akan maju lagi bersama Warnadi, wakil Bupati Semarang saat ini. Sebab menurut informasi yang didengarnya, Warnadi juga akan maju sendiri.
"Kemungkinan pak wakil (Warnadi) maju, kata orang-orang diluar begitu. Kalau maju ya tidak apa-apa. Saya justru pengennya yang maju jangan hanya dua (pasangan), tapi empat sampai lima," imbuhnya.
Mundjirin juga membantah kabar bahwa dirinya sudah melamar Masud Ridwan (Ketua DPC PKB Kabupaten Semarang) untuk berpasangan dengan dirinya pada Pilkada 2015 mendatang.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan PDI Perjuangan merupakan partai terbuka. Sehingga siapa pun bisa mendaftarkan sebagai bakal calon bupati ke PDIP.
"Siapa saja bisa mendaftar ke PDI Perjuangan. Soal pemberian rekomendasi kewenangan DPP," kata Bambang.