Baca tanpa iklan
Untuk mewujudkan hal ini, dua lembaga yang dinilai punya peran sentral adalah Balai Besar Karantina Pertanian dan Balai Besar POM.
“Kedua lembaga ini terutama harus menyiapkan yang terkait non tarif. Bentuknya ya standarisasi,” tegasnya.
Terkait standarisasi barang yang masuk ke Jatim ini, Pakde memberi contoh. Jika ada makanan dan obat masuk, barang-barang jenis ini jika mengandung toksin (racun) makan harus tegas tidak boleh masuk. Jika standar internasional yang dipakai adalah lima, maka standar di Jatim harus dinaikkan lebih tinggi satu digit menjadi enam.
“Namun, cara ini ada konsekwensinya terhadap kita, yakni Jatim juga harus dan wajib menaikkan standart kita. Makanya, perlu dimasukkan inkubator, biar kita benar-benar siap menghadapi konsekwensi tersebut,” imbuhnya.
Hal itu dinilai penting, karena setelah diverifikasi dari 6,8 juta UMKM di Jatim, yang dinilai sudah siap menyongsong AEC 2015 ada 700 ribu UMKM dan menjadi produk unggulan. Produk dari ratusan UMKM inilah, khususnya sektor pertanian dan logam yang setelah distandarisasi nanti diharapkan dapat bersaing di pasaran internasional.
Untuk persiapan yang lain, kata Pakde, seperti pelayanan yang cepat, nanti dapat dilakukan dengan menggunakan tracking system. Terutama terhadap barang yang masuk ke Jatim melaui pelabuhan. Baik saat pra, proses, maupun setelah masuk.
“Hal-hal seperti inilah yang harus digarap serius,” tandasnya.
Pakde Karwo yakin, dengan dukungan penuh dari semua pihak plus kerjasama dengan sejumlah pihak tertentu, Jatim akan benar-benar siap menyongsong AEC 2015. Karena baru Jatim satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah melakukan langkah dan persiapan sangat serius dalam menghadapi AEC. Bahkan Indonesia sebagai sebuah negara dinilai belum sangat serius dan detail dalam menghadapi AEC yang tinggal empat bulan lagi diberlakukan.
“Benchmarking terkait hal ini tidak ada di Indonesia. Harus ke luar negeri semua, seperti ke Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Di tempat lain, belum dibicarakan masalah ini,” tukasnya.
Dengan posisi dan peran Jatim sebagai inisiator tersebut, pihaknya, kata Pakde Karwo mengajak 32 provinsi lain di Indonesia untuk membawa barangnya ke Jatim untuk di proses, sebelum akhirnya dibawa ke pasaran internasional.