Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Front Mahasiswa Nasional (FMN) menolak rencana presiden terpilih, Joko Widodo menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan ini ditunjukan dengan demonstrasi didepan Balai Kota Malang, Jumat (12/9/2014).
Juru bicara FMN Malang, Fauzul memperkirakan karakter pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diprediksikan tidak berbeda dengan SBY-Boediono.
Pemerintahan Jokowi-JK pun tidak akan berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, Jokowi tidak konsisten terhadap nasionalisasi migas. Saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi sering sesumbar akan menasionalisasi migas.
Tapi setelah resmi menang pemilihan presiden (pilpres), Jokowi malah berencana menaikan harga BBM.
"Dia berdalih menyelamatkan APBN. Kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat," kata Fauzul kepada Surya Online (Tribunnews.com Network).
Menurutnya, potensi migas per tahun bisa mencapai Rp 20.000 triliun. Tapi realisasi APBN hanya sebesar Rp 1,5 ribu triliun.
Dia pesimis pembatalan kenaikan BBM bisa terealisasi bila hanya mengandalkan peranan pejabat. Masyarakat harus berjuang bersama untuk menggagalkan kenaikan BBM.
Makanya FMN mendukung Konfederasi KASBI dan KSPI yang akan menggelar aksi nasional pada 15 September 2014 nanti.
"Perlawanan seperti ini harus disebarluaskan," tambahnya.