Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Timur Mahyuddin
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR- Konflik kepengurusan di DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini menular ke DPW PPP Sulsel.
PPP Sulsel terbagi dua kubu kepengurusan; kubu Amir Uskara dan kubu Taufik Zainuddin.
Amir, Senin (29/9), memperingatkan kubu Taufik tidak menggerakkan struktur partai tanpa sepengetahuan pengurus pleno harian.
“Kalau ada yang mengatasnamakan rapat tanpa sepengetahuan pengurus harian, itu makar. Sanksinya pemecatan,” kata Amir.
Terpisah, Sekretaris DPW PPP Sulsel kubu Amir Uskara, M Aras, mengingatkan pengurus DPW dan DPC tidak mengakui kepemimpinan Taufik.
Aras memaparkan, keputusan mahkamah DPP PPP menetapkan semua keputusan partai harus melalui ketua umum dan sekjen partai. Jika keputusan hanya melalui satu pihak maka keputusan itu ilegal.
"Keputusan itu wajib dilaksanakan seluruh kader partai. Namun semua surat yang dikeluarkan SDA itu ilegal tanpa persetujuan M Romahurmuzy selaku sekjen," ujar Aras.
Aras juga menyebutkan bahwa muktamar partai tidak akan digelar hingga SDA dan sekjen akur alias islah.
Aras menegaskan tidak ada kubu di tubuh PPP karena semuanya sudah diatur dalam aturan partai.