Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JOMBANG-Ratusan aktivis dari sejumlah serikat buruh yang tergabung Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jombang melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab Jombang, Rabu (15/10/2014).
Aksi yang diwarnai pemblokiran jalan Wahid Hasyim depan pemkab itu menuntut pemkab mengusulkan penetapan Upah Mimimum Kabupaten (UMK) 2015 sebesar Rp 2,18 juta, atau naik sekitar 40 persen dari UMK tahun 2014 yang sebesar Rp 1,5 juta.
Koordinator Aksi, Leo, mengatakan, tuntutan buruh tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jombang, yang dilakukan FPR.
Menurut Leo, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat digempur kenaikan harga yang cukup tinggi. Diantaranya, tarif dasar listrik, sembako serta ssebentar lagi bukan tak mungkin bahan bakar minyak (BBM) juga ikut naik.
“Jika tidak diimbangi dengan kenaikan upah buruh, bisa dipastikan kondisi ini bakal semakin menyengsarakan rakyat kecil seperti buruh. Nasib buruh akan semakin terpuruk,” sergah Leo.
Leo menambahkan, demo akan terus dilakukan untuk mengawal jalanya penetapan UMK oleh Pemkab dan dewan pengupahan nanti. Mereka berharap, pemerintah setempat memperhatikan tuntutan buruh terkait besaran UMK sesuai hasil survey KHL oleh serikat buruh.
Akibat demo ratusan buruh yang memblokade jalan itu, arus lalulintas di Jalan Wahid Hasyim, tepatnya di depan kantor pemkab, dialihkan ke sejumlah jalur alternatif.
Puluhan personel dari Kepolisian setempat diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi masa itu. Selain bersenjata pentungan lengkap, Polisi juga membawa dua ekor anjing pelacak.
Demo buruh berakhir dengan tangan hampa karena tak ada perwakilan pemkab yang menemui mereka.
“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. Kami akan terus kawal proses penetapan UMK oleh pemkab,” tegas Syamsul, tokoh buruh.