Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur Uming
TRIBUNNEWS.COM,TAKALAR- Ketua DPC Gerindra Takalar yang juga Legislator Gerindra terpilih, Andar Jaya menuding anggota dewan dari Partai Nasdem, Sayyed Muhajir, berkhianat setelah menerima uang darinya.
Hal ini diutarakan pengurus DPD Nasdem Takalar, Sukwan Kudus, saat dihubungi tribun, Kamis (6/11).
"Saya juga kaget ketika lagi duduk di ruang sekwan. Tiba-tiba Indar Jaya masuk langsung tunjuk-tunjuk saya. Katanya kurang ajar itu anggotamu. Saya sudah transferkan uang, dia belok ke Golkar," ujar Sukwan mencontohkan ucapan Indar Jaya.
Sukwan menduga kalau tudingan Indra berkaitan dengan rapat paripurna penetapan alat kelengkapan dewan. "Dia minta dipilih untuk isi jabatan ketua komisi III. Tapi jauh hari sebelum rapat penetapan, Sayyed memilih ke Golkar," paparnya.
Sukwan mengatakan, kalau dirinya tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang ditarsferkan Indar ke kantong Sayyed, namun menurut penuturan Indar yang didengar, mencapai puluhan juta rupiah.
"Indar juga katanya punya bukti transfer. Dia bahkan siap memperlihatkan bukti tersebut kepada media," katanya.
Meskipun tudingan tersebut sudah dilaporkan Sukwan ke DPW provinsi, dirinya belum sepenuhnya mempercayai ucapan Indar.
"Ini juga masih sebatas dugaan, karena kami belum dengar keterangan dari Sayyed sendiri. Namun jika bukti kwitansi bisa diperlihatkan, berarti itu sudah mencederai kebesaran partai Nasdem. Saya juga sudah laporkan ini ke DPW dan DPD. Dan mereka minta agar saya membuat laporan tertulis atas permasalahan dugaan suap," tambahnya.
Indar Jaya sendiri yang hendak dikonfirmasi tidak bersedia memberi penjelasan mendeteil akan adanya pemberian kos politik pada yang bersangkutan.
Namun dirinya mengisyaratkan bahwa pernyataan yang dilontarkan pada beberapa wartawan yang berada diruangan Sekwan benar adanya. "Siap dinda," ujarnya tersenyum sambil berlalu.
Rapat paripurna penetapan nama-nama anggota komisi dan fraksi dibadang anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Legislasi (Baleg) yang seharusnya digelar Kamis (6/11), harus diskorssing Karena banyak anggota dewan tidak hadir dalam rapat. (Won)