Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,YOGJAKARTA- Diloloskannya 7 calon Dirjen Pajak bermasalah menuai aksi protes.
Berbagai daerah melakukan demonstrasi. Kini, Aliansi Masyarakat Jogja Peduli mendemo Rapim Ditjen Pajak pada Kamis (15/1) Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, bertepatan dengan Ditjen Pajak yang sedang melakukan rapim.
R.Muhammad Ari Kurniawan koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Peduli mendesak 7 nama calon dirjen pajak yang di loloskan pansel mundur karena terkait banyak kasus, atau Pendemo meminta Pansel menarik 7 nama yang diloloskan dan meminta
"Presiden Joko Widodo harap melakukan tracking terhadap sejumlah calon Dirjen Pajak yang masuk di Pansel. Presiden tidak boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut serta sensasi sensasi lainnya lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara," ucap R.Muhammad Ari Kurniawan koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Peduli pada sejumlah wartawan.
Menurut Ari Kurniawan, Presidan jangan sampai tersandera oleh usulan pansel, kasus pencalonan Kapolri bisa di jadikan pembelajaran untuk Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi tidak boleh dipermalukan yang kedua kalinya oleh pansel. Dan patut di ketahui Jogjakarta merupakan lumbung suara Jokowi-JK saat pilpres 2014, jadi kami punya hak untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi," tegas Ari.
Pansel, sebelumnya telah melakukan kesalahan dan kecurangan terkait beberapa hal, pertama saat pembuatan makalah.
Salah satu peserta tidak melakukan ketentuan yang diterapkan oleh pansel, ketentuan tersebut adalah peraturan, hanya gara-gara lupa membawa kacamata dan suka gemetar kalau menulis cepat menggunakan komputer, sehingga pansel meloloskan penulisan makalah dengan tulisan tangan.
Bahkan ada peserta yang baru beberapa bulan aktif dari cuti diluar tanggungan negara sehingga tidak memiliki DP3 tahun 2012 dan 2013 serta masih pelaksana tetap diloloskan.
Atas kecurangan tersebut lanjut Ari, rekam jejak 7 calon yang diloloskan sebagaimana banyak diberita media massa dan laporan dari berbagai lapisan masyarakat adalah, Catur Rini Widosari ada isu miring yang bersangkutan terlibat kasusnya Gayus dll.
Sigit Priadi P, diduga memiliki sejumlah aset miliaran rupiah, Suryo Utomo data Rekening gendut dari PPATK th 2011 berjumlah lebih Rp 100 Miliar.
Yaitu Suryo Utomo dan Catur Rini, Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak. Sehingga dicurigai bisa ada konflik kepentingan dan lain-lain.
Dengan adanya catatan catatan rekam jejak di atas, maka pantas jika kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk berhati hati mengambil keputusan, bahkan kami juga meminta agar pansel agar di periksa oleh pihak terkait dan menindak tegas karena pansel dikhawatirkan akan menjerumuskan Presiden Jokowi.