Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM.KULONPROGO - Pekan ini, warga Wahana Tri Tunggal (WTT) akan kembali menemui Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, di rumah dinas. Hal itu sebagai upaya audiensi setelah rencana pemasangan patok bandara baru pada Rabu lalu tidak sesuai harapan mereka.
Ketua WTT, Martono, mengatakan setidaknya ada dua poin pertanyaan yang dibawa dalam pertemuan pada pekan ini. "Pertama soal pemasangan patok bandara di wilayah tanah hak milik warga WTT. Kedua kami ingin tahu apa hasil pertemuan bupati dan Sultan HBX beberapa waktu lalu," ungkap Martono, Jumat (23/1).
WTT sebagai salah satu kelompok warga yang menolak bandara selama ini aktif berusaha komunikasi dengan bupati. Pascakonsultasi publik di lima desa akhir tahun lalu, mereka kemudian menemui bupati di rumah dinas pada Rabu (14/1/2015).
Pertemuan waktu itu diwarnai aksi unjukrasa warga WTT di depan rumah dinas. Namun, pertemuan itu tetap berjalan tertib. Dua pihak saling memahami untuk tidak saling memaksakan kehendak karena pelaksanaan bandara tidak semata wewenang bupati. Namun WTT juga menyatakan bahwa penolakan mereka terhadap bandara sungguh-sungguh.
Setelah pertemuan itu, tim bandara berusaha memasang patok di wilayah Glagah untuk menentukan koordinat lokasi bandara pada Rabu (21/1/2015). Namun pemasangan patok berakhir ricuh.
WTT menghadang dan menolak karena patok akan dipasang di lahan hak milik warga. Kericuhan itu juga berujung pada pelemparan batu yang melukai wartawan serta polisi.
Terlepas dari insiden itu, Ketua WTT Martono juga menyatakan kekecewaannya dengan bupati. Pasalnya, rencana pemasangan patok menurutnya tidak didahulu pemberitahuan lebih dulu. WTT juga merasa tidak ingin dipaksa.
Sebab itu, Martono menyatakan akan kembali menemui bupati pada pekan ini. "Tanggalnya belum ditentukan. Saya kira bikin janji pertemuan dengan bupati tidak mudah karena kesibukannya," ujar Martono.
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Bandara Baru (P2B2), Bambang Eko, mengatakan, pihaknya akan menjadwal ulang rencana pasang patok. Pemasangan patok dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti batas lahan di lapangan sesuai permintaan warga.
"Secara tertulis koordinat lahan jelas. Tapi ini untuk memastikan karena warga ingin tahu," katanya. (tribunjogja.com)