Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN- Isu mutasi dilingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi salah satu penyebab terlambatnya pengadaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan.
Kepala Seksi Humas dan Kemitraan RSUD Nunukan, Aris Suyono mengatakan, keterlambatan pengadaan obat pada Januari lalu disebabkan karena persoalan diinternal Bagian Keuangan.
“Petugas pejabat yang selama ini menjadi pengelola keuangan, pengelola penatausahaan keuangan itu tidak lagi mau ditunjuk sebagai PPK untuk BLUD. Dengan pertimbangan dia sudah tahu dia mau dimutasi. Informasi itu sudah dari Agustus 2014,” ujarnya, Selasa (3/2/2015).
Sejak diwacanakan akan diganti pada tahun lalu, pejabat dimaksud tidak mau lagi menjadi pejabat pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) di RSUD Nunukan. “Akhirnya untuk penunjukan itu sedikit terlambat. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi,” ujarnya.
Saat itu sudah diupayakan mencari pegawai di Bagian Keuangan yang bersedia menjadi pejabat pengelola keuangan.
“Ternyata susah juga cari orang di situ,” ujarnya.
Padahal, pihak ketiga penyedia obat-obatan memberikan batas waktu pembayaran hingga 31 Januari. “Kemudian akhirnya dari manajemen dicarikan orang lain. Ditunjuk orang lain tetapi masih disekitar Keuangan. Akhirnya dapat PPK, bersedia menjadi PPK untuk BLUD,” ujarnya.
Dia mengatakan, meskipun sudah mendapatkan pegawai yang bersedia menjadi pejabat pengelola keuangan, persoalan tidak selesai begitu saja. Pemesanan obat ke Samarinda selain membutuhkan waktu yang lama untuk pengirimannya, seringkali pula obat-obatan yang butuhkan tidak tersedia.
“Stok obat tidak semuanya ada. Bahkan generik saja seringkali kosong. Kemudian untuk pengiriman ke wilayah utara dia dibarengkan dengan rumah sakit yang ada di utara. Misalnya Nunukan pesan obat A, dia pasti menunggu rumah sakit lainnya. Namanya perusahaan kan hitung-hitungan ongkos kirim,” ujarnya.
Selama kekosongan obat di RSUD Nunukan, pihak manajemen sebenarnya sudah berupaya mengatasinya dengan mencari di apotek sekitar termasuk harus membeli ke RSUD Tarakan. “Cuma memang ada beberapa item obat yang sampai sekarang belum ada,” ujarnya.
Keterlambatan pengadaan obat ini juga terkait dengan pagu anggaran di RSUD Nunukan. Meskipun sudah berupa BLUD, namun RSUD Nunukan juga memiliki estimasi pendapatan dan pengeluaran.