Baca tanpa iklan
Beban operasional satu kapal sekali jalan menyedot anggaran sebesar Rp 1,2 juta. Belum lagi beban sewa lahan Pelabuhan Ujung sebesar Rp 2,3 miliar per tahun kepada PT Pelindo. "Kalau lahan di Pelabuhan Kamal memang sudah menjadi milik kami," ujarnya.
Ia mengaku tidak tahu bagaimana nasib Pelabuhan Ujung - Kamal ke depan. Menurutnya, kepastian dan ketegasan pemerintaah pusat akan menjadi solusi terbaik bagi perusahannya.
"Kalau terus begini susah. Apalagi sepeda motor sudah digratiskan lewat Suramadu. Saya tidak tahu sampai kapan (gratis). Beri kami solusi yang tegas, kalau tidak ditutup sekalian," tegasnya.
Ia menambahkan, imbas dari penggratisan sepeda motor di TJS belum terasa pada dua hari pertama. Pasalnya, masih banyak pengendara yang belum tahu kebijakan itu.
"Padahal, sepeda motor membuat kami masih bisa bertahan. Sehari bisa 700 hingga 1000 sepeda motor yang lewat pelabuhan," pungkasnya.
Sementara itu, pengendara sepeda motor Abd Rosyid (36), warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah mengaku tidak lagi menggunakan jasa pelabuhan setelah TJS digratiskan.
"Kendati harus muter jauh, lebih baik lewat Suramadu karena gratis. Sebelumnya, berangkat dan pulang kerja selalu lewat pelabuhan," tutur karyawan di sebuah perusahaan di kawasan Perak, Surabaya itu.
Lain halnya dengan Moh Siri (48), warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah. Ia mengaku penggratisan sepeda motor di TJS tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap para pemilik sepeda motor.
Terutama bagi mereka yang sebagian berada di kawasan Socah dan Kecamatan Kamal. "Kalau saya masih memilih pelabuhan karena bisa santai bersama keluarga di atas kapal. Jarak dengan Suramadu jauh, harus muter," terangnya.
Atas kondisi Pelabuhan Ujung - Kamal, Wakil Bupati Bangkalan Ir Mondir Rofii mendesak Pemerintah Pusat juga memperhatikan nasib pelabuhan.
"Pemerintah pusat harus memperhatikan juga pelabuhan (Kamal) karena banyak PKL yang menggantungkan hidup dari pelabuhan," ungkapnya.
Menurutnya, pendapatan Pelabuhan Kamal terus menurun hingga mencapai 90 persen sejak TJS diresmikan pada pertengahan 2009.
"Sedikit banyak akan berpengaruh ketika (Suramadu) digratiskan. Maka dari itu, harus ada langkah kongkret dari pemerintah pusat terkait keberadaan Pelabuhan Kamal," ujarnya.
Pemkab Bangkalan, lanjutnya, tengah berupaya menghidupkan kembali roda perekonomian di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.
"Seperti menjadikan kawasan pusat oleh-oleh dan wisata kuliner. Begitu juga kapal ferry, nantinya tidak hanya mengangkut penumpang tapi juga bisa dijadikan angkutan wisata keliling pesisir Bangkalan yang melintas bawah Jembatan Suramadu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Tol Jembatan Suramadu resmi digratiskan untuk pengendara sepeda motor terhitung 13 Juni 2015.