Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN - Sempat menyandang julukan pelabuhan penumpang terpadat se Asia Tenggara, Pelabuhan Ujung - Kamal kini nasibnya semakin memprihatikan.
Puluhan karyawan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) terancam dipecat dan jadi penganguran setelah pembebasan bea masuk Tol Jembatan Suramadu (TJS).
"Sekitar 40 karyawan yang terancam (PHK)," ungkap Supervisior PT ASDP Kamal Chairil Anwar, Minggu (14/6/2015).
PHK itu sebagai kebijakan pihak PT ASDP akan mengurangi jumlah armada yang beroperasi di Pelabuhan Ujung - Kamal. Saat ini, jumlah armada yang disiagakan berjumlah lima kapal.
"Awalnya enam kapal. Tapi karena efisiensi, satu kapal 'Trunojoyo' diberangkatkan ke Kalimantan. Jadi tersisa lima kapal saja," ujarnya.
Dampak dari penggratisan sepeda motor melintas di TJS adalah pengurangan satu hingga dua armada akan terjadi lagi. Mengingat jumlah pengendara sepeda motor akan memilih melintas di Suramadu.
"Satu kapal berisikan 20 petugas. Kapal sampai terjadi pengurangan dua kapal, bakal terjadi pengurangan karyawan hingga 40 orang," jelasnya.
Pasca diresmikannya TJS pada pertengan 2009 silam, kondisi Pelabuhan Ujung - Kamal setiap tahunnya semakin tidak menentu seiring terus menurunnya pendapatan dan besarnya biaya operasional.
Pada tahun pertama atau pada 2010, penumpang, kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan jasa penyeberangan pelabuhan langsung mengalami penurunan secara signifikan.
Di tahun itu, terjadi penurunan penumpang hingga 20 persen, kendaraan roda dua sebanyak 40 persen, dan roda empat menukik tajam hingga 90 persen.
"Setiap tahun mengalami penurunan hingga 10 persen. Baik penumpang dan kendaraan dua dan roda empat. Sementara biaya operasional termasuk solar terus meningkat," papar Chairil Anwar.
Upaya PT ASDP untuk menjaga jumlah pengguna jasa pelabuhan terus dilakukan. Termasuk melakukan penyesuaian tarif di tahun 2010 agar harga tiket terjangkau, sama dengan tiket TJS.
Tiket kendaraan roda empat (pribadi) yang awalnya dipatok Rp 60 ribu diturunkan menjadi Rp 35 ribu. Tiket bus penmpang Rp 120 ribu diturunkan menjadi Rp 50 ribu, truk besar Rp 90 ribu menjadi Rp 60 ribu, dan tiket truk kecil seharga Rp 90 ribu turun menjadi Rp 40 ribu.
"Kami terpaksa dan terus merugi. Bahkan kerugian kami saat ini menyentuh angka Rp 8 miliar per tahun. Tahun lalu malah tambah membengkak kerugiannya karena tersedot biaya perbaikan geladak," terangnya.
Beban operasional satu kapal sekali jalan menyedot anggaran sebesar Rp 1,2 juta. Belum lagi beban sewa lahan Pelabuhan Ujung sebesar Rp 2,3 miliar per tahun kepada PT Pelindo. "Kalau lahan di Pelabuhan Kamal memang sudah menjadi milik kami," ujarnya.
Ia mengaku tidak tahu bagaimana nasib Pelabuhan Ujung - Kamal ke depan. Menurutnya, kepastian dan ketegasan pemerintaah pusat akan menjadi solusi terbaik bagi perusahannya.
"Kalau terus begini susah. Apalagi sepeda motor sudah digratiskan lewat Suramadu. Saya tidak tahu sampai kapan (gratis). Beri kami solusi yang tegas, kalau tidak ditutup sekalian," tegasnya.
Ia menambahkan, imbas dari penggratisan sepeda motor di TJS belum terasa pada dua hari pertama. Pasalnya, masih banyak pengendara yang belum tahu kebijakan itu.
"Padahal, sepeda motor membuat kami masih bisa bertahan. Sehari bisa 700 hingga 1000 sepeda motor yang lewat pelabuhan," pungkasnya.
Sementara itu, pengendara sepeda motor Abd Rosyid (36), warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah mengaku tidak lagi menggunakan jasa pelabuhan setelah TJS digratiskan.
"Kendati harus muter jauh, lebih baik lewat Suramadu karena gratis. Sebelumnya, berangkat dan pulang kerja selalu lewat pelabuhan," tutur karyawan di sebuah perusahaan di kawasan Perak, Surabaya itu.
Lain halnya dengan Moh Siri (48), warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah. Ia mengaku penggratisan sepeda motor di TJS tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap para pemilik sepeda motor.
Terutama bagi mereka yang sebagian berada di kawasan Socah dan Kecamatan Kamal. "Kalau saya masih memilih pelabuhan karena bisa santai bersama keluarga di atas kapal. Jarak dengan Suramadu jauh, harus muter," terangnya.
Atas kondisi Pelabuhan Ujung - Kamal, Wakil Bupati Bangkalan Ir Mondir Rofii mendesak Pemerintah Pusat juga memperhatikan nasib pelabuhan.
"Pemerintah pusat harus memperhatikan juga pelabuhan (Kamal) karena banyak PKL yang menggantungkan hidup dari pelabuhan," ungkapnya.
Menurutnya, pendapatan Pelabuhan Kamal terus menurun hingga mencapai 90 persen sejak TJS diresmikan pada pertengahan 2009.
"Sedikit banyak akan berpengaruh ketika (Suramadu) digratiskan. Maka dari itu, harus ada langkah kongkret dari pemerintah pusat terkait keberadaan Pelabuhan Kamal," ujarnya.
Pemkab Bangkalan, lanjutnya, tengah berupaya menghidupkan kembali roda perekonomian di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.
"Seperti menjadikan kawasan pusat oleh-oleh dan wisata kuliner. Begitu juga kapal ferry, nantinya tidak hanya mengangkut penumpang tapi juga bisa dijadikan angkutan wisata keliling pesisir Bangkalan yang melintas bawah Jembatan Suramadu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Tol Jembatan Suramadu resmi digratiskan untuk pengendara sepeda motor terhitung 13 Juni 2015.