Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
TRIBUNNEWS.COM, KUALA TUNGKAL - Anjloknya dana bagi hasil (DBH) Migas sejak awal 2015 kemarin membuat APBD Tanjab Barat turun drastis.
Untuk tahun 2016, anggaran untuk pendapatan belanja daerah pesisir ini hanya di kisaran Rp 900 miliar, angka yang tentu sangat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp 1,4 triliun.
Akibatnya banyak program yang tak bisa diakomodir, meliputi berbagai sektor diantaranya bidang olahraga.
Dalam rapat yang dilangsungkan beberapa hari lalu, DPRD Tanjab Barat memutuskan bahwa alokasi anggaran untuk olahraga baik kepada Komite Olahraga Nasional Ingdonesia (KONI) maupun melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporabudpar) ditiadakan di 2016.
Pertimbangan dewan selain karena defisit anggaran, juga karena ada larangan alokasi dana hibah.
Sebelumnya untuk pembinaan atlet dan persiapan keikutsertaan dalam event-event olahraga, KONI ngusulkan Rp 4,9 miliar, diusulkan oleh TAPD Rp 2,3 miliar, usulan itu yang kemudian tidak diakomodir oleh dewan.
Keputusan ini langsung mendapatkan respon dari induk organisasi olahraga di Tanjab Barat, Ketua KONI Halim Gumri menyebut pihaknya sudah melakukan urun rembuk pasca keputusan tersebut.
Karena roda organisasi tak bisa dijalankan, ia menyebut sebagian besar pengurus KONI menyatakan sikap akan mengundurkan diri.
Hal ini terjadi karena sudah bisa dipastikan tidak akan ada pembinaan terhadap atlit, sehingga jika kemudian prestasi Tanjab Barat jeblok, mereka harus mempertanggung jawabannya kepada masyarakat.
"Kalau pengurusnya ada lengkap tapi organisasi tidak bisa jalan, sama saja, kita tidak bisa juga berbuat apa-apa, padahal saat atlet-atlet ini bertanding yang dibawa nama Tanjab Barat, setidaknya kita bisa menunjukan eksistensi daerah kita," kata Halim, Minggu kemarin.
Padahal menurut dia, 2016 rencananya ada berbagai event olahraga yang akan diikuti oleh atlet-atlet Tanjab Barat, seperti kejuaraan nasional dan kejuaraan daerah cabor tertentu.
"Sebenarnya kalau ada dialokasikan Rp 1 miliar atau setidaknya Rp 500 juta saja, KONI masih bisa jalan, pembinaan walau tidak optimal tetap bisa lanjut," pungkasnya.(*)