Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Batam, Eko Setiawan
TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Gubernur dan DPRD Kepri tampaknya akan sepakat untuk menolak atau menunda rencana kenaikan tarif listrik.
Kesamaan sikap ini dikarenakan PLN belum pernah membahas masalah tarif ini secara mendalam.
“Kemarin kita baru sekali pertemuan dengan jajaran PLN di PIH. Disana kita mendengar presentasi dari pihak PLN,” kata anggota fraksi PDIP, DPRD Kepri Sahat Sianturi, di Batam, Kamis (28/7).
Dari presentasi itu, PDIP dan beberapa fraksi meminta secara tegas agar PLN menyerahkan hasil audit keuangannya secara komprehensif.
“Kami juga ingin mengetahui berapa sebenarnya biaya operasional mereka sebagai landasan kenaikan listrik ini,” kata Sahat.
Dengan adanya audit itu, DPRD bisa menilai apakah PLN sudah menjalankan perusahaan secara benar dan efisien.
Sehingga, keputusan untuk menaikkan tarif tidak boleh diputuskan secara terburu-buru tanpa mengetahui duduk masalahnya.
Maka dari itu, sambungnya, Ia sepakat dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang meminta PLN menunda rencana kenaikan listrik itu.
“Fraksi kami bulat sepakat dan mendukung penuh pak Gubernur, menunda kenaikan tarif itu,” tegasnya.
Kenaikan tarif ini sendiri, menurut versi PLN dimaksudkan agar anak perusahaan PLN Persero itu bisa meningkatkan investasi ketenagalistrikan di Batam.
Misalnya dengan menambah jaringan dan pembangkit listrik baru untuk memenuhi permintaan daya.(Koe)