Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Eksekusi gembong narkoba gelombang ketiga membuat sebagian kalangan menilai tidak manusiawinya Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bahkan, menyebut hal ini hanyalah sebagai alat bargain (tawar menawar) reshuffle kabinet.
Rohaniawan duo Bali Nine (Andrew Chan dan Myuran Sukunaran), MA Mirdjaja menyatakan, rencana eksekusi selalu bergulir bersamaan dengan isu reshuffle, sejak gelombang 1, 2 dan 3.
Isu eksekusi jelas hanya dipakai sebagai alat bargain jaksa agung yang berasal dari partai Nasdem untuk mengamankan posisi sang politisi dan menaikkan popularitas dimata publik yang mayoritas pro hukuman mati.
Jelas perilaku jaksa agung yang memanfaatkan isu eksekusi untuk kepentingan politik, tidak dapat diterima secara moral dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Selain itu judicial corruption dan peradilan sesat juga menjadi alasan agar eksekusi tidak dilakukan.
"Negara telah gagal menjamin hak-hak keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," katanya, Jumat (29/7/2016).
Sahabat duo Bali Nine itu pun mengimbau untuk dilakukan segera moratorium hingga "sina Quanon" keadilan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. (ang)