Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI - Selain memiliki UGD Kemiskinan yang salah satu fungsinya untuk memangkas prosedur administrasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Pemkab Banyuwangi memberikan beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis.
Pemkab menyiapkan Rp 5 miliar untuk beasiswa dokter-dokter umum yang ingin mengambil pendidikan spesialis.
Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, untuk akses kesehatan selain sarana juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Dengan demikian, nantinya masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit tertentu tidak lagi harus dirujuk ke Surabaya. Jadi bisa ditangani di Banyuwangi," kata Anas, saat mengunjungi RSUD Blambangan Banyuwangi, Rabu (24/8/2016).
Untuk 2017 Pemkab Banyuwangi menyediakan beasiswa untuk 30 dokter umum yang ingin melanjutkan spesialis. Nantinya tidak hanya diberikan beasiswa, namun penerima beasiswa tersebut juga diberikan jaminan untuk bekerja di RSUD Blambangan dan Genteng.
Jadi dokter-dokter umum tersebut nantinya tidak bingung lagi mencari pekerjaan. Saat ini, sebenarnya Pemkab telah memberikan beasiswa untuk para dokter yang ingin melanjutkan spesialis. Saat ini Pemkab telah memberikan beasiswa terhadap empat dokter umum.
"Banyak yang belum mengetahui informasi beasiswa ini," kata Anas.
Menurut bupati yang telah memasuki periode kedua tersebut, selain memberikan beasiswa terhadap dokter umum, Pemkab secara bertahap juga akan menyediakan alat-alat kedokteran.
"Sehebat apapun dokternya, kalau alatnya tidak ada juga percuma. Karena itu, secara perlahan kami siapkan alat-alatnya," kata Anas.
Sehingga ketika dokter-dokter peraih beasiswa tersebut sudah selesai pendidikannya, alat-alat kedokteran sudah siap. Namun komitmennya, penerima beasiswa ini setelah selesai bekerja di rumah sakit Banyuwangi.
"Ini juga untuk mendorong dokter-dokter Banyuwangi kembali ke daerah," kata Anas.
Jadi bagi dokter-dokter asal Banyuwangi, selain mendapat beasiswa dan pekerjaan di rumah sakit, mereka juga bisa berkumpul dengan keluarganya di Banyuwangi.
Anas mengatakan, permasalahan rumah sakit di daerah ada dua, yaitu infrastruktur (kelengkapan alat) dan SDM. Dua hal tersebut secara bertahap dibenahi.
"Biasanya daerah selalu mengeluh ke pemerintah pusat soal ini. Padahal bisa diselesaikan jika ada beasiswa dan penambahan fasilitas secara berkelanjutan," kata dia.