Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MADIUN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo meminta Kepala Desa di Kabupaten Madiun agar segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes).
BUMDes, dikatakannya akan memepercepat terwujudnya desa mandiri, yang secara otomatis akan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa
Dia memberikan contoh, di Desa Ponggok di Kabupaten Klaten ada BUMDes yang kini telah dijadikan BUMDes percontohan nasional.
"Kepala Desanya kreatif. Di desa itu ada bekas tempat pemandian tua yang tidak terurus, hanya menghasilkan Rp 5 juta per tahun."
"Dirapihkan sedikit, dikasih sofa, motor, kuda lumping, ikan, dikasih kamera di dalam air. Jadi bisa berenang sambil selfie di dalam air," kata Eko Putro Sandjojo, saat ditemui di Taman Kanak-kanak Metesih, Jalan A.Yani 4 Metesih Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Senin (26/9/2016).
Kolam pemandian lama tersebut disulap menjadi objek wisata "kekinian" yang mampu mengundang wisatawan dari berbagai daerah untuk datang.
Hasilnya, objek wisata yang dikelola BUMDes itu memikkki lenghasilan hingga Rp 6,5 miliar per tahun dan keuntungan beraih Rp 3 miliar.
Keuntungan itu, selanjutnya digunakan untuk pemeberdayaan usaha BUMDes yang lain.
"Dari keuntungan itu, digunukan untuk penyediaan fasilitas ai bersih, home stay, tempat makan," terangnya.
Eko mengatakan, tahun ini pemerintah pusat memberikan bantuan Dana Desa sebanyak Rp 46, 8 trilyun kepada 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sehingga, rata-rata seriap desa mendapatkan DD dari pemerintah sekitar Rp 600- Rp 700 juta.
Selain itu, masih ditambah bantuan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang jumlahnya masing-masing daerah berbeda-beda.
"Di Kabupaten Madiun ini besarnya (tambahan dana dari Pemprov dan Pemkab) antara, 300-600 juta. Berarti setiap desa hampir rata-rat menerima Rp 1 miliar rupiah," ucapnya.
Menteri Eko menjelaskan, dana desa tiap tahun akan ditingkatkan. Tahun ini jumlahnya hampir 47 triliun ditingkatkan menjadi Rp 70 triliun.
Selanjutnya, pada tahun berikutnya akan bertambah lebih besar lagi dari Rp 70 triliun menjadi Rp103 triliun, dan tahun berikutnya akan naik menjadi Rp 111 triliun.
Begitu juga bantuan alokasi dana deaa dari pemprov dan pemkab juga akan ikut naik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
"Berapa pun besae nilai dana deaa yang diberikan kepada pemerintah desa, tidak akan cukup kalau desa tersebut tidak mempunyai badan usaha," katanya kepada Surya (Tribunnews Network).
Dia menyebut, sampai kapan pun bila dana desa hanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur saja maka uang atau dana deaa itu akan habis.
"Sampai kapan pun desa akan menunggu bantuan pusat, provinsi, atau kabupaten," jelasnya.
Dikatakannya, desa di Pulau Jawa rata-rata memiliki infrastruktur yang sudah cukup. "Desa kan nggak butuh jalan tol, desa nggak butuh mall," terangnya.
Oleh sebab itu, dia berharap agar sebagian dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.
Pembanunan desa tidak akan bisa berhasil hanya dengan inisiatif dari pemerintah pusat saja. Dibutuhkan keterlibatan, seluruh stake holder mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa.
Ditemui di tempat yang sama, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, mengatakan hingga akhir 2019 nanti, ditargetkan akan ada 15 ribu desa mandiri.
Sedangkan tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 7000 desa mandiri.
"5000 dari desa tertinggal dan berkembang dan 2000 dari desa berkembang dan maju," jelasnya kepada Surya (Tribunnews Network).
Sementara itu, dari 74.754 desa penerima dana desa, hanya 13 ribu desa yang memiliki BUMDes.
Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto mengatakan pada periode 2016 sudah terdapat 72 BUMDes di Kabupaten Madiun, namun masih dalam tahap pembentukan kelembagaan.
"Sekarang ini baru tahap pembentukan kelembagaan, yang sudah berjalan 50 BUMDes tapi belum berorientasi profitt. Sebab, belum ada penyertaan modal," jelasnya.
Dikatakannya, rencanaya baru pada 2017 mendatang, masing-masing desa akan menyertakan modal untuk BUMDes.
"Orientasi desa, tahun ini masih ke arah infrastruktur," ucapnya.