Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Batam, Aminuddin
TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Tarif salah satu hotel di kawasan Lagoi membuat rombongan kunker asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengan tertegun.
Begitu Sekda Bintan Raja M Akib Rachim menyebutkan nilai tarif Rp 170 juta per malam, seketika ruang pertemuan jadi gaduh.
Gumam rasa tak yakin terdengar di ruang pertemuan. "Per malam 170 juta rupiah?" terbesit satu pertanyaan tersebut.
Rombongan Pemkab Temanggung tersebut sebagian besar kepala bagian di SKPD.
Dua di antaranya dari Dinas Pariwisata dan Pelayanan Perizinan. Sektor pariwisata salah satu yang mereka ingin pelajari di Bintan.
"Basis ekonomi kami adalah sektor pertanian dan perkebunan. Kopi dan tembakau adalah komoditas utama," kata Tunggul Purnomo, wakil ketua DPRD Temanggung yang jadi ketua tim kunker.
"Kami berencana membuka investasi pariwisata. Maka itu kami belajar dari daerah daerah yang telah mengembangkan sektor itu. Bintan satu di antaranya," kata Tunggul.
Di Bintan, pejabat asal Temanggung tersebut bermalam di Nirwana Garden, salah satu resort bintang lima yang juga bertarif selangit per malam.
Sekda Bintan di tengah pertemuan di ruang pemerintahan, meleluasakan tamu asal Jateng tersebut cepat beristrahat kembali ke penginapan.
"Soalnya, sore ada pemandangan berbeda di hotel, sayang dilewatkan,"kata dia di tengah bincang bincang. Seketika wajah para tamu berbinar mendengarnya.
Akhirnya disepakati cukup tiga peserta yang bertanya agar tak melewatkan momen berleha leha di hotel saat senja.
Salah satu pertanyaan yang kemudian diajukan, keterlibatan warga lokal dalam industri pariwisata. Pertanyaan ini diajukan karena sebelumnya PLt sekda Bintan memaparkan, industri pariwisata di Bintan sepenuhnya di serahkan ke swasta. Investasi pemkab Bintan di bidang itu kecil karena anggaran daerah terbatas.
"Ketika semua sektor diserahkan ke swasta, bagaimana keterlibatan warga lokal?" tanya mereka.
Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Bintan mengatakan, warga lokal diberikan kesempatan untuk berjualan di wilayah industri pariwisata. Selain itu warga lokal diberikan ke sempatan bekerja di industri pariwisata tersebut. (*)