Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Hujan gerimis tak menyurutkan sebanyak 30 aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar menggelar aksi damai bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, di Bundaran Digulis Untan, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Kamis (20/10/2016) sekitar pukul 17.15 WIB.
Dalam aksinya, sejumlah aktivis tampak mengenakan topeng anonymous dan ada pula yang mengenakan caping sambil meneriakkan sejumlah tuntutan.
Aksi ini juga diwarnai dengan adanya teatrikal yang mengisahkan tertindasnya kaum petani oleh penguasa dan pejabat pemerintah.
Korlap Aksi, Abdul Salim mengungkapkan, telah dua tahun duet Joko Widodo - Jusuf Kalla memimpin negeri ini.
Janji-janji kampanye mereka melalui Revolusi Mental dan Nawa Cita tinggal kenangan. Sementara harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan menuju Indonesia adil, makmur, dan berdaulat kini hanya menjadi isapan jempol belaka.
Berikut lima pernyataan sikap Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar saat menggelar aksi damai Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, di Bundaran Digulis Untan, Jalan Jend A Yani, Pontianak, Kamis (20/10/2016) sekitar pukul 17.15 WIB.
Pertama, Joko Widodo - Jusuf Kalla dianggap telah gagal dalam menjalankan pemerintahan yang baik, yakni pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance.
"Kedua, Joko Widodo - Jusuf Kalla telah gagal mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat," ujar Korlap Aksi, Abdul Salim di sela-sela berlangsungnya aksi.
Ketiga, Negara dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan salah urus. Presiden Joko Widodo diminta untuk menghentikan politik pencitraan.
Kemudian, Joko Widodo - Jusuf Kalla harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan pemilik modal.
"Kelima, usut tuntas kasus-kasus korupsi besar, yang melibatkan penguasa dan pemilik modal di lingkaran rezim berkuasa, seperti kasus suap reklamasi, Sumber Waras, Century dan BLBI," tegasnya.
Aktivis KAMMI juga mengingatkan, bahwa rakyat adalah pemilik sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.