Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Unjuk rasa di depan Gedung Sate menjadi puncak kekecewaan guru honorer. Pemerintah Provinsi Jabar dituding mengabaikan nasib mereka.
Koordinator aksi, Cecep Kurniadi, mengaku pihaknya sudah mengikuti mediasi dengan Pemprov Jabar untuk memenuhi keinginan guru honorer. Pemprov Jabar beralasan tak memiliki anggaran untuk kesejahteraan guru honorer.
"Kami mendesak Jabar mengalokasikan anggaran murni 2017 untuk kesejahteraan kami," kata Cecep di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Senin (31/10/2016).
Cecep mengatakan, upah untuk guru honorer sangat tidak manusiawi dengan nilai bervariasi. Rata-rata, guru honorer di Jabar hanya menerima upah Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu.
"Sementara tuntutan pemerintah kepada kami harus ikut mencerdaskan bangsa. Kami sudah melakukan tapi kami tidak dihargai," ujar Cecep.
Cecep mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah provinsi Jabar harus mengalokasikan anggaran guru honorer untuk upah setingkat UMK.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi memperbanyak kuota tunjangan khusus. Sebab baru empat kota atau kabupaten di Jabar yang menerima kuota tunjangan khusus itu.
"Ini seolah ada diskriminasi," kata Cecep seraya menyebut akan terus memperjuangkan hak guru honorer. "Sesuai janji kami akan meduduki gedung sate, tiga hari pun siap."
Para pedemo membawa beberapa spanduk. Satu di antaranya bertuliskan "Kami seluruh honorer Jawa Barat menuntut kesejahteraan yang seadil-adilnya dan penghidupan layak."
Setidaknya ada lima hal yang menjadi tuntutan para guru tersebut. Pertama, pemerintah provinsi Jabar untuk mengalokasikan dana di anggaran murni tahun 2017 untuk UMP dan UMK tenaga honorer d Jabar.
Kedua, pemerintah provinsi Jabar menambah kuota untuk program tunjangan insentif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketiga, pemerintah provinsi Jabar menambah kuota untuk program tunjangan khusus bag daerah terpencil.
Keempat, pemerintah provinsi Jabar harus memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga honorernya. Kelima, pemerintah provinsi Jabar segera menetapkan surat keputusan sertifikasi dan NUPTK.