Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya, Sulvi Sofiana
SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sejumlah perguruan tinggi negeri masuk radar bidik Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait proses pemilihan rektor dan besarnya aset lembaga.
Demikian disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo setelah mendapatkan laporan melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.
Berdasarkan pengaduan, suara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar 35 persen dinilai mendominasi dan rawan memunculkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Ada yang masuk radar, bukti belum nyata. Sekarang masih terus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan," jelas Agus di ruang sidang Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Sabtu (19/11/2016).
Selama pulbaket KPK juga bekerja sama dengan banyak pihak untuk membongkar kasus korupsi sejumlah PTN. Termasuk mengkaji masukan banyak pihak.
Menurut Agus, KPK bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia yang menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat terkait PTN.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga digandeng KPK guna mencari tahu potensi kerugian negara yang muncul.
"Semua info yang masuk dan banyak pihak digalang. Ini sebagai langkah-langkah tindak lanjut. Dari pulbaket akan ditingkatkan ke penyelidikan. Tahapan ini sudah sesuai SOP KPK," ungkap dia.
"Untuk pemilihan rektor, yang pasti periode yang baru diangkat. Soal perguruan tinggi mana, saya belum bisa menyebut," ia menambahkan.
Soal besarnya persentase suara Kemenristekdikti pada pemilihan rektor, menurut Agus, tergantung Menristekdikti selaku pemangku kepentingan. Persentase yang ada kini bisa dievaluasi.
Agus menilai besarnya persentase tersebut lantaran pengawas lembaga internal di Kemenristekdikti tidak berjalan.
"Bukan saja di kementerian. Banyak pengawas lembaga internal tidak jalan. Di BUMN, BUMD. Bahkan di kabupaten sendiri inspektorat tunduk pada bupati," sorot dia.
Menristekdikti M Nasir beberapa waktu menyebut besarnya persentase suara menteri dalam pemilihan rektor sudah ada sejak lama, sebelum dirinya menjabat.
"Itu sudah lama, sebelum saya lahir (sebagai menteri)," ia berseloroh.