Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai, demo lanjutan terkait aksi bela Islam oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI yang akan digelar pada 2 Desember nanti sudah melenceng dari niat awal.
Menurutnya, demo itu tidak lagi soal mengawal kasus hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Melainkan sudah mengarah kepada tindakan upaya menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini.
"Yang saya tahu rumornya (demo) ditujukan kepada Presiden Jokowi. Kalau itu betul, maka itu agendanya sudah terlepas dari agenda yang 4 Nopember kemarin," katanya saat ditemui seusai mengisi diskusi di Omah Munir, Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (22/11/2016).
Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui aktor yang menggerakkan massa demonstrasi itu. Termasuk konseptor dan pendanaannya.
"Yang jelas saya tidak tahu demo itu aktornya siapa, konseptornya, pendanaannya siapa," jelasnya.
Ia sangat menyayangkan bahwa aksi massa yang begitu banyak itu ditumpangi oleh adanya agenda gelap. Jika itu terjadi, massa yang begitu banyak itu telah ditipu.
Sebab, sejak awal demo dilakukan hanya untuk menuntut kasus hukum terhadap Ahok. Bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada.
"Yang menarik justru tidak boleh ada sisi gelap. Demo melibatkan rakyat, rakyat yang datang diprovokasi, tahu-tahu agendanya agenda yang bertentangan dengan isu-isu yang dimunculkan dalam demo itu. Ada agenda tersembunyi. Ini namanya manipulasi kekuatan rakyat yang diminta untuk demo itu," paparnya.
Ia mengakui bahwa ada pihak yang merasa terusik dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
Namun demikian, mestinya pihak-pihak yang merasa dirugikan itu bisa menyampaikan kritiknya secara terbuka.
"Mending kalau mereka tidak paham, sampaikan saja kritik terbuka kepada Presiden Jokowi. Mengapa kebijakan-kebijakannya selalu dinilai menguntungkan kelompok-kelompok minoritas di bidang ekonomi," jelasnya.
Ia berharap supaya adanya kekecewaan dari pihak-pihak tertentu itu tidak sampai mengarah pada upaya pemakzulan.
"Kalau itu yang terjadi, siapa nanti yang memegang, jangan-jangan hanya oppurtunis-oppurtunis yang bermodal saja tapi mengorbankan simbol negara," ungkapnya. (kompas.com/Andi Hartik)