Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BIMA - Kericuhan pecah dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor Disdukcapil Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Para demonstran memprotes adanya pungutan dibalik setiap pembuatan dokumen warga.
Mereka menuding, pungutan sebesar Rp 60 ribu per setiap dokumen itu merupakan pungutan liar. Untuk itu mereka meminta pihak Disdukcapil segera menghapus biaya tersebut.
Namun Disdukcapil mengatakan, biaya itu merupakan biaya keterlambatan dalam pembuatan sejumlah dokumen sesuai Rapergub tentang UU No 17 tahun 2013.