Baca tanpa iklan
Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Barat terus digelar sebagai upaya mensinergikan penanganan kemiskinan di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan diperlukan evaluasi data yang valid tentang kemiskinan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tepat sasaran.
"Misalkan suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan apa saja. Minimal dia harus tersentuh oleh empat program, PKH, KIS, KIP, dan rastra," ungkap Demiz pada Rakor Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah, di aula Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (BKPPW) I Bogor, Rabu (30/08/2017).
Tak jarang kata Deddy, ada satu keluarga, di suatu desa, tak tersentuh sama sekali empat program tadi, belum lagi bicara disabilitas miskin, adanya lansia miskin, hal tersebut komitmen keberpihakan pemerintah pada kaum yang memerlukan bantuan tersebut.
"Jangan sampai ada dobel, atau yang dapat (program) terus-terusan, yang tidak pernah, tak pernah dapat sama sekali. Makanya perlu kordinasi dari pusat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," sambung Demiz.
Selama ini, TKPK Jabar selalu menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat, walaupun belum secara signifikan mengurangi kemiskinan itu sendiri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penduduk miskin di Jabar yang didata pada periode September 2016 hingga Maret 2017 mencapai 4.168.440 jiwa.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,6% dibandingkan kondisi September 2016 yang tercatat sebesar 4.168.110 jiwa.
"Maka perlu koordinasi dan sinergitas yang perlu dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itulah sebabnya ada rapat koordinasi ini," kata Demiz.
Saat ini pun, kata Demiz, untuk memenuhi pentingnya ketersediaan data yang diperlukan terkait kemiskinan, melalui Balai Pengembangan Analisa Potensi Daerah, sudah disajikan data secara 'by Name by Addres'.
Artinya data terkait penduduk miskin bisa dipantau secara real time dan tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan program bantuan penanggulangan kemiskinan.
"Kini kita perlu bagaimana melatih tenaga di setiap kabupaten/kota untuk mengupdate, membuka, data tersebut," katanya.
"Sebab kemiskinan ini harus terukur, apalagi kalau bisa menyentuh langsung kepada yang bersangkutan. Agar sekaligus bisa dilakukan upaya dievaluasi," tambah Deddy.