News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi di Kutai Kartanegara

Soal Kasus Bupati Rita Seperti Memindahkan Perdebatan di Kedai Kopi ke Meja Sidang

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari didampingi ketua DPRD Kukar memberikan keterangan pers usai Paripurna DPRD Bupati Cantik tersebut kini tengah berurusan dengan KPK terkait kasus korupsi yang menimpanya. TRIBUN KALTIM/DOK

Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Ditetapkannya Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengagetkan bagi aktivis anti korupsi, Pokja 30, Carolus Tuah.

Menurut Tuah, KPK sudah tidak asing dengan Kabupaten Kukar, yang merupakan kabupaten terkaya di Tanah Air.

“Ajaib, saya tidak terkejut,” katanya.

Baca: Kisah Pilu Tajudin Terpaksa Bawa Kedua Anaknya Ngojek, Istri Jadi Penyebabnya

Sekitar tahun 2007 lalu, kata Tuah, KPK sudah pernah memerkarakan Bupati Kukar, Syaukani Hasan Rais, yang tidak lain adalah ayah Rita Widyasari.

Lembaga antirasuah tersebut juga pernah memerkarakan suksesor Syaukani, yakni Samsuri Aspar yang menjabat sebagai Wakil Bupati.

Tidak berhenti sampai di situ, KPK juga menangkap Anggota DPRD Kukar, Setyabudi.

“Kalau pun kaget, itu karena kenapa berulang? Kok sama seperti bupati sebelumnya,” kata Tuah.

Kembali masuknya KPK ke Kukar, bagi Tuah, sama halnya dengan merindukan kedatangan seorang sahabat.

Yang tentunya selalu dinantikan.

Isu-isu mengenai dugaan korupsi di Kota Raja selama ini hanya jadi bahan perbincangan di warung-warung kopi.

“Kedatangan KPK itu seperti kerinduan terhadap sahabat lama. Selalu dinantikan. Sehingga memindahkan perdebatan dari kedai kopi ke meja sidang,” katanya lagi.

Ditetapkannya Rita sebagai tersangka oleh KPK, lanjut Tuah, sekaligus mengonfirmasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Kukar.

Diketahui, dibawah kepemimpinan Rita, laporan keuangan dan aset Pemkab Kukar, selama lima tahun berturut-turut, mendapat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Seperti membuktikan, status WTP tidak menjamin bebas korupsi,” ucap Tuah. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini